Jerit PPPK Dinkes Depan Balai Kota: Kami ASN, Mengapa Hak Kami Berbeda?

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Pekerja Kesehatan Seluruh Indonesia (APKSI) bersama Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sektor kesehatan menggelar aksi damai di depan Balai Kota DKI Jakarta pada Selasa (21/7/2026). Aksi tersebut dilakukan untuk menuntut kepastian hak sebagai aparatur sipil negara (ASN), terutama terkait pembayaran gaji ke-13 yang hingga kini belum diterima.

Ketua APKSI, drg. Anisah Salim Alatas menegaskan bahwa tuntutan yang disampaikan bukan semata mengenai gaji ke-13. Menurutnya, yang lebih penting adalah kepastian perlakuan yang adil bagi PPPK Paruh Waktu sebagai bagian dari ASN.

"Jangan sampai statusnya diakui sebagai ASN, tetapi hak-haknya sebagai ASN justru tidak mengikuti. Inilah yang kami sayangkan. ASN tidak boleh dibedakan hanya karena skema kepegawaiannya," ujar Anisah.

Dia menjelaskan, para PPPK Paruh Waktu bukanlah pegawai baru. Mereka telah mengabdi sebagai tenaga kesehatan di puskesmas, RSUD, dan RSKD di Provinsi DKI Jakarta selama belasan hingga puluhan tahun ketika masih berstatus non-ASN.

Anisah menilai kondisi saat ini justru menimbulkan ironi. Saat masih berstatus non-ASN, mereka menerima gaji ke-13. Namun setelah diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu dan secara administratif menjadi ASN, hak tersebut tidak lagi diberikan.

"Ini menjadi ironi yang perlu dijelaskan. Perubahan status menjadi ASN seharusnya memberikan kepastian, bukan justru melahirkan ketidakpastian terhadap hak-hak pegawai," katanya.

Senada dengan itu, perwakilan PPPK Paruh Waktu sektor kesehatan DKI Jakarta, dr. Ahmad Hasan mengatakan, para tenaga kesehatan tetap menjalankan kewajiban yang sama seperti ASN lainnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami ini secara administratif adalah bagian dari ASN. Pertanyaannya, mengapa perlakuan terhadap sesama ASN masih berbeda? Kami tetap menjalankan tugas, memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, dan memegang teguh amanah sebagai aparatur negara. Karena itu, kami berharap hak-hak kami juga mendapatkan kepastian," ujarnya.

APKSI berharap pemerintah mengevaluasi kebijakan yang menimbulkan perbedaan perlakuan terhadap PPPK Paruh Waktu agar tidak terus memunculkan ketidakpastian.

"Kami berharap ke depan tidak ada lagi ASN yang merasa menjadi korban dari ketidakjelasan kebijakan. Yang kami perjuangkan bukan keistimewaan, melainkan kepastian dan keadilan," kata Anisah.

APKSI menegaskan aksi tersebut berlangsung secara tertib, damai, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Organisasi itu juga berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka ruang dialog untuk mencari solusi yang adil sekaligus memberikan kepastian terhadap hak-hak PPPK Paruh Waktu sektor kesehatan.

Menurut APKSI, kepastian hak bagi PPPK Paruh Waktu bukan hanya berkaitan dengan kesejahteraan pegawai, tetapi juga menjadi bentuk penghargaan atas pengabdian tenaga kesehatan yang selama ini berada di garda terdepan dalam melayani masyarakat.

Selain itu, para tenaga kesehatan berharap pemerintah dapat mengakomodasi mereka menjadi PPPK Penuh Waktu sehingga memperoleh kepastian status dan hak sebagai ASN.

"Kami bukan meminta perlakuan istimewa. Kami hanya ingin memperoleh kepastian sebagai ASN. Jika kami telah dipercaya menjalankan tugas dan tanggung jawab yang sama dalam melayani masyarakat, maka kami berharap pemerintah juga memberikan kepastian terhadap status dan hak-hak kami. Harapan terbesar kami adalah dapat diakomodasi menjadi PPPK Penuh Waktu sehingga dapat bekerja dengan lebih tenang, fokus, dan optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat," tutupnya.