Pramono Buka Suara soal Keluhan PPPK Belum Terima Gaji ke-13

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung buka suara terkait keluhan ratusan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu yang mengaku belum menerima gaji ke-13. Dia menjelaskan persoalan tersebut berkaitan dengan adanya aturan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan ada pula yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

"Nah yang tidak diatur itu yang pasti akan menjadi debatable di ruang publik. Jadi kalau yang diatur dan sesuai dengan keputusan Menteri PAN-RB, Pemerintah DKI Jakarta pasti akan memenuhi sepenuhnya," kata Pramono di Grogol, Jakarta Barat, Kamis (2/7/2026).

Pramono menyampaikan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemprov DKI Jakarta telah berjalan tertib. Namun, terdapat penyesuaian penghasilan yang belum dapat direalisasikan karena masih menunggu penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan.

"Jakarta ini hal yang berkaitan dengan PPPK memang ada yang diatur oleh Pemerintah Pusat, ada yang diatur oleh Pemerintah DKI Jakarta. Dibandingkan dengan daerah lain mohon maaf, di Jakarta ini sebenarnya secara administrasi lebih tertib," ucapnya.

Menurut dia, salah satu persoalan yang menjadi perhatian saat ini berkaitan dengan kenaikan penghasilan PJLP yang juga berdampak pada sebagian PPPK. Meski Upah Minimum Provinsi (UMP) telah naik, penyesuaian anggarannya belum tercantum dalam APBD.

"Memang sekarang ini yang menjadi pertanyaan adalah adanya kenaikan PJLP ini kan sebagian juga PPPK yang UMP-nya sudah naik tetapi di APBD-nya belum dinaikkan pada waktu itu," ujar Pramono.

Dia memastikan penyesuaian anggaran itu akan dimasukkan ke dalam APBD Perubahan, sehingga selisih kenaikan penghasilan dapat dibayarkan secara rapel.

"Baru akan diatur dalam APBD Perubahan, nah di situlah nanti akan dilakukan dirapel kenaikan itu. Sehingga mudah-mudahan dengan penyelesaian itu akan selesai secara keseluruhan," kata dia.