PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu, Ini Kesepakatannya

Liputan6.com, Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama pemerintah menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Kebijakan tersebut mencakup berbagai profesi, mulai dari guru, tenaga kesehatan hingga tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

Kesepakatan itu disampaikan seusai rapat finalisasi antara DPR dan pemerintah di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (6/11/2026).

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, kesepakatan tersebut merupakan tindak lanjut atas berbagai aspirasi masyarakat terkait status kepegawaian tenaga honorer dan PPPK, termasuk guru, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis.

Menurut Dasco, aspirasi tersebut dibahas satu per satu bersama pemerintah, termasuk mengenai peluang tenaga honorer dan PPPK mengikuti seleksi untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi kemudian menjelaskan bahwa peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu berlaku lintas profesi.

Cakupannya meliputi guru, dosen, petugas pemadam kebakaran, Satpol PP, tenaga kesehatan dan medis, serta tenaga teknis dan pelaksana lainnya.

“Hari ini kita memutuskan PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu,” kata Prasetyo.

Selain peningkatan status, pegawai yang telah diangkat menjadi PPPK penuh waktu juga mendapat kesempatan mengikuti seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) pada 2027.

Pemerintah juga tengah mempertimbangkan pengaturan khusus terkait persyaratan batas usia bagi sejumlah bidang profesi dalam seleksi tersebut.

Kesepakatan DPR dan pemerintah juga mencakup perpanjangan masa kerja guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik), serta guru di lingkungan Kementerian Agama.

Perpanjangan diberikan kepada guru yang masa kontraknya berakhir pada Desember 2026. Kebijakan serupa juga berlaku bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis.

Seluruh keputusan terkait penataan kepegawaian tersebut akan dilaksanakan secara bertahap mulai 1 Januari 2027.

Pemerintah juga merencanakan pembukaan pendaftaran CPNS pada November 2026 dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara.

Menutup keterangannya, Dasco menegaskan DPR berkomitmen terus menampung aspirasi masyarakat dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.