Data Disebut Minyak Baru, BSSN Diminta Jaga agar Tak Bocor

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Rachmat Pambudy mengatakan, pentingnya basis data yang valid untuk memperkuat perencanaan pembangunan nasional.

Belajar dari rekam jejak era kemerdekaan, kata dia, integrasi data kependudukan hingga sumber daya alam dinilai menjadi kunci utama agar setiap program pemerintah tepat sasaran.

Hal ini disampaikan Rachmat dalam acara Sosialisasi Undang-Undang Satu Data Indonesia (UU SDI) di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

"Data bukan hanya milik sistem pemerintah, data adalah kekayaan strategis bangsa, data adalah kekayaan masa depan kita. Ada istilah data is the new oil. Minyaknya tidak boleh bocor, dan dengan UU Satu Data Indonesia ini kita jadikan data sebagai kekuatan menjaga kedaulatan bangsa," kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Bob Hasan memastikan aspek keamanan siber menjadi prioritas utama dalam ekosistem digital nasional.

Menjawab kekhawatiran publik terkait risiko kebocoran data, ia menegaskan, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengawal ketat implementasi UU SDI melalui skema pengamanan berbasis teknologi kriptografi.

"Kita memiliki keamanan tentang terkait dengan ruang siber itu yaitu namanya BSSN. Lembaga ini akan melaksanakan proses kriptografi. Apa yang dimaknai kriptografi adalah bagaimana perlindungan terhadap nirkabel maupun juga teknologi digitalisasi tadi," kata dia.

"Ini merupakan betul-betul satu tanggung jawab besar bagi BSSN ke depannya untuk menjaga, ya, sehingga tidak ada yang bocor, tidak ada data yang bocor. Maka kalau kita mengenal data is new oil, oil-nya tidak boleh bocor. Inilah tugas daripada BSSN yang selama ini sebenarnya telah memadu dan memiliki kapasitas yang capable, yang tepat untuk melaksanakan tugas dan fungsi itu," sambungnya.

Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan, pengesahan UU SDI tidak memusatkan basis data maupun mengalihkan kewenangan pengelolaan ke satu lembaga.

Dengan menjunjung prinsip data remains at source, setiap instansi tetap bertanggung jawab penuh atas kualitas dan validitas datanya, sementara UU SDI berfokus memperkuat interoperabilitas antarsistem agar terhubung secara efisien.

"Dalam membangun keterhubungan antarsistem, Undang-Undang SDI menegaskan bahwa interoperabilitas tidak mengharuskan pemusatan basis data maupun pengalihan kewenangan pengelolaannya. Prinsip data remains at source tetap dijunjung tinggi," ujar Meutya.

Di tempat yang sama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai integrasi Satu Data Indonesia berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) akan mempermudah kepala daerah menyelaraskan pembangunan pusat dengan APBD secara tepat.

"Selama ini kepala daerah kalau mau tahu program kementerian harus datang satu per satu. Datang ke Kementerian PU, nanya program apa buat daerah, nanya ke Menteri Pertanian, dan seterusnya, door to door. Biaya keluar, capek lagi," ungkap dia.

Senada, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyebut, UU SDI bakal memberikan dampak langsung berupa integrasi kerja instansi dengan kemudahan berbagi data.

"Salah satu penguatan yang penting dalam pengaturan ini adalah kemudahan berbagi pakai data tanpa harus melalui MOU atau perjanjian kerja sama tersendiri, sepanjang dilakukan dalam satu kerangka Satu Data Indonesia dan tetap memenuhi standar keamanan dan klasifikasi data," kata dia.