DJKI Siapkan Aturan Baru, Pelanggaran Hak Cipta Masif Bisa Dipidana

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) mendorong penguatan perlindungan hak cipta melalui pembaruan regulasi. Salah satu usulannya ialah penerapan delik biasa untuk menindak pelanggaran hak cipta berskala masif.

Direktur Hak Cipta dan Desain Industri DJKI, Agung Damarsasongko, mengatakan, usulan tersebut tengah disiapkan untuk dibahas bersama DPR dalam penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hak Cipta.

"Kita juga mencoba untuk mengusulkan ke DPR bahwa terkait dengan delik, tadi tidak, jadi kita akan ada dua delik, delik biasa dan delik aduan," ujar Agung dalam peluncuran riset Pembajakan Digital Indonesia 2026, Jakarta, Kamis (5/11/2026).

Dari dua jenis delik tersebut, delik biasa secara khusus diarahkan untuk menangani pelanggaran hak cipta yang bersifat masif.

"Tentunya delik biasanya adalah untuk yang pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang bersifat masif," kata Agung.

Penguatan regulasi ini menjadi semakin relevan di tengah perubahan pola pembajakan digital. Riset Pembajakan Digital Indonesia 2026 yang digagas BPI, AVISI, APROFI, dan Universitas Pelita Harapan (UPH) turut memotret perkembangan tersebut.

Penelitian itu memetakan jalur promosi konten bajakan sekaligus risiko yang dihadapi konsumen. Sebanyak 61,14 persen responden mengaku menemukan promosi konten bajakan setidaknya dua hingga tiga kali dalam sepekan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pembajakan tidak hanya berkutat pada keberadaan situs ilegal, tetapi juga mencakup jalur yang mengantarkan masyarakat kepada konten bajakan. Kondisi ini menuntut perlindungan hak cipta yang mampu menjangkau beragam pola pelanggaran.

Di luar pembaruan regulasi, DJKI juga menyoroti pendekatan channel injunction untuk menangani situs pembajakan yang berulang kali berganti domain setelah diblokir.

"Ketika ada website yang berulang-ulang, contohnya sudah diblokir, kemudian nanti dia berganti nama domain. Itu juga menjadi salah satu konsen kita untuk bisa menangani hal-hal seperti ini," ujar Agung.

Melalui penguatan instrumen hukum dan penanganan di ruang digital, DJKI berupaya memastikan pencipta serta pemegang hak cipta memperoleh perlindungan yang lebih kuat.

Langkah ini sekaligus mendukung terciptanya ekosistem kekayaan intelektual yang sehat bagi pertumbuhan industri kreatif.

Lebih lanjut, DJKI siap membuka diskusi dengan Meta, TikTok, YouTube, dan platform digital lainnya untuk membahas langkah penanganan promosi konten bajakan. Upaya ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak cipta sejak jalur awal masyarakat menemukan konten ilegal.