Bima Arya Dukung Penguatan Kekhasan NTB dan NTT melalui Revisi Undang-Undang

Wamendagri Bima Arya Sugiarto mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang NTB dan NTT demi memperkuat kekhasan daerah.

Diterbitkan 16 November 2026, 18:57 WIB
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mendukung penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk memperkuat pengaturan kekhasan kedua daerah. Ia menekankan pentingnya kajian mendalam agar pengaturan tersebut mampu mengoptimalkan potensi daerah, memperkuat kapasitas fiskal, dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan sektor pariwisata.

"Kementerian Dalam Negeri tentu sangat memahami dan mendukung upaya atau keinginan dari dua provinsi ini untuk menjadikan apa yang diatur bagi Provinsi Bali untuk kemudian juga diadopsi dan dikembangkan di NTB dan di NTT," ujar Bima dalam Rapat Dengar Pendapat terkait Penyusunan RUU NTB dan NTT di Ruang Rapat Badan Legislasi DPR RI, Jakarta, Senin (16/11/2026).

Ia menjelaskan, kerangka otonomi daerah telah mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda), termasuk urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat serta urusan konkuren yang dibagi bersama. Pengaturan kekhasan daerah juga mempertimbangkan karakteristik wilayah, potensi sumber daya alam, serta aspek sosial budaya dan religius.

Menurut Bima, kebijakan yang telah diterapkan di Bali dapat menjadi referensi dalam penyusunan RUU NTB dan NTT. Namun, penerapannya perlu dikaji secara mendalam untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pelestarian adat dan budaya, peningkatan kualitas pelayanan pariwisata, serta kesejahteraan masyarakat.

"Kami sangat mendukung adanya penguatan kewenangan untuk pungutan dari wisatawan asing, tapi catatannya tadi tentu ada korelasinya dengan pertumbuhan ekonomi," tegasnya.

Ia menekankan, penguatan sumber pendanaan melalui pungutan wisatawan asing harus disertai kejelasan alokasi dan pemanfaatan agar memberikan dampak langsung terhadap perekonomian daerah. Penggunaannya juga perlu mendukung keterlibatan pelaku usaha dan masyarakat lokal sehingga aktivitas pariwisata mampu membangun ekosistem ekonomi yang saling terhubung.

Selain penguatan pendanaan, Bima menyoroti perlunya sinkronisasi perencanaan pembangunan pariwisata antara pemerintah pusat dan Pemda. Menurutnya, rencana induk pembangunan pariwisata daerah (RIPPARDA) harus menjadi pedoman yang terintegrasi dengan penganggaran dan tata ruang serta mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sektor pariwisata.

"RIPPARDA inilah, atau RIPDA inilah yang menjadi desain yang kemudian diturunkan dalam konteks penganggaran di daerah masing-masing dan juga dikoordinasi dengan pemerintah pusat," ungkap Bima.

Ia juga mengapresiasi kerja sama NTB, NTT, dan Bali dalam mengembangkan sektor pariwisata. Kolaborasi antardaerah tersebut dinilai dapat mengoptimalkan potensi masing-masing wilayah, memperkuat konektivitas, serta mendukung keterpaduan pengembangan destinasi dan distribusi kegiatan ekonomi.

Bima berharap penyusunan RUU NTB dan NTT dapat menghasilkan pengaturan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan kedua daerah.