Pramono Target Obligasi Daerah DKI Terbit pada 2027

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menargetkan Jakarta menjadi daerah pertama di Indonesia yang menerbitkan obligasi daerah pada 2027. Instrumen pendanaan senilai Rp 3,5 triliun tersebut direncanakan terbit setelah Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengantongi persetujuan prinsip dari pemerintah pusat.

Pramono mengungkapkan, Pemprov DKI telah mengajukan rencana penerbitan obligasi daerah kepada Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian. Rencana tersebut juga telah disampaikan kepada DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.

"Dari Kemenko Perekonomian secara prinsip telah menyetujui untuk obligasi daerah dan mudah-mudahan kita bisa terbitkan pada tahun 2027. Nilainya Rp 3,5 triliun, penggunaannya untuk hal-hal yang bersifat mendasar dan jangka panjang untuk kepentingan publik," kata Pramono di Tribrata Hotel & Convention Center, Jakarta Selatan, Selasa (21/7/2026).

Dana yang dihimpun melalui penerbitan obligasi itu, lanjut Pramono, akan dialokasikan untuk membiayai proyek-proyek strategis yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Sejumlah proyek yang menjadi prioritas di antaranya pembangunan LRT rute Velodrome-Dukuh Atas, rumah sakit umum daerah (RSUD), unit sekolah, embung, polder, serta berbagai infrastruktur pelayanan publik lainnya.

"Di antaranya adalah proyek pelayanan publik seperti LRT rute Velodrome-Dukuh Atas, RSUD, unit sekolah, embung, polder, dan sebagainya. Jadi semuanya untuk kepentingan publik jangka panjang, bukan untuk yang bersifat konsumtif," ujarnya.

Ia menegaskan, obligasi daerah tidak akan dimanfaatkan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek ataupun proyek pembangunan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Sebagai contoh, Pramono mengatakan dana obligasi tidak boleh digunakan untuk membangun gedung kantor organisasi perangkat daerah (OPD) yang telah memiliki fasilitas serupa.

"Kan dulu trennya kalau punya duit kan gitu, bangun kantor dan sebagainya. Nah, itulah yang harus diubah. Maka saya menitikberatkan bahwa obligasi ini betul-betul untuk kepentingan Jakarta jangka panjang," jelas Pramono.

Untuk mempersiapkan penerbitan obligasi tersebut, Pemprov DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan berbagai pihak. Selain DPRD DKI Jakarta, koordinasi juga dilakukan dengan sejumlah lembaga yang memiliki pengalaman dalam penerbitan obligasi, seperti Bank Dunia, UNDP, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia.

"Sehingga dengan demikian jika obligasi daerah ini dapat diterbitkan pada tahun depan, ini menjadi obligasi yang pertama di Republik ini," tandasnya.