Puan: Hoaks yang Mendiskreditkan DPR Mengikis Kepercayaan Publik

Liputan6.com, Jakarta - Puan Maharani mengingatkan derasnya arus disinformasi di ruang digital yang ikut menyasar DPR. Ia menilai konten yang dimanipulasi dan sengaja diproduksi untuk mendiskreditkan lembaga perwakilan rakyat kian marak.

Menurut Puan, laju informasi yang bergerak cepat mendorong munculnya disinformasi, memperuncing polarisasi, serta mengaburkan batas antara kritik yang membangun dan provokasi yang memecah belah.

"Fenomena ini juga ditandai dengan beredarnya berbagai berita hoaks dan informasi yang dimanipulasi, termasuk konten yang diduga sengaja diproduksi atau disebarluaskan untuk mendiskreditkan DPR RI," kata Puan dalam rapat paripurna DPR, Selasa (21/7/2026).

Puan menyebut beredarnya kutipan palsu yang mengatasnamakan pimpinan atau anggota DPR sebagai salah satu bentuk hoaks yang menyesatkan publik.

"Kemudian hoaks tentang DPR yang menolak pembahasan/pengesahan RUU Perampasan Aset, hoaks menggunakan video lama (old footage) yang diberi narasi baru yang tidak sesuai konteks, dan lain sebagainya,"tambah Puan.

"Narasi-narasi tersebut mempertentangkan keberadaan DPR RI dengan rakyat, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berlawanan, sehingga dapat mengikis kepercayaan rakyat terhadap lembaga perwakilan, melemahkan legitimasi institusi demokrasi, dan menghambat terciptanya ruang dialog publik yang rasional dan membangun,"lanjutnya.

Menurut Puan, kondisi tersebut menegaskan pentingnya kemampuan literasi media sosial di masyarakat dan perlunya strategi komunikasi negara yang tepat. Ia mengatakan situasi ini juga menuntut kehadiran negara untuk bekerja lebih efektif.

"Sehingga dapat membangun kepercayaan publik. Kepercayaan itulah yang menjadi modal sosial bagi stabilitas politik, pertumbuhan ekonomi, dan keberhasilan demokrasi," ujar Puan.

Puan menambahkan, menjaga persatuan nasional bukan berarti meniadakan kritik, melainkan memastikan setiap kritik bermuara pada perbaikan kehidupan berbangsa.

"Negara harus hadir memberikan kepastian hukum, menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel, serta memastikan bahwa setiap kebijakan berpihak pada kesejahteraan rakyat," jelas Puan.