Puan Desak Evaluasi Prosedur Pemadaman Karhutla Usai Petugas Gugur

Liputan6.com, Jakarta - Korban jiwa akibat kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) mencuri perhatian Ketua DPR Puan Maharani.

"Kami atas nama DPR juga menyampaikan duka cita mendalam atas gugurnya sejumlah tugas dan relawan saat berjibaku memadamkan api," kata dia dalam keterangannya, Jumat (23/10/2026).

Rentetan korban tersebut, menurut Puan, menjadi pengingat bahwa penanganan karhutla tidak cukup hanya berfokus pada pemadaman api. Keselamatan orang-orang yang bertaruh tenaga di lapangan juga harus menjadi perhatian pemerintah.

"Selain untuk warga, perhatian pemerintah juga perlu menjangkau petugas dan relawan yang membantu pemadaman api karhutla. Harus ada jaminan keselamatan dan kesehatan bagi para petugas dan relawan, keluarga menunggu mereka pulang," jelas dia.

Puan meminta pemerintah mengevaluasi standar operasional prosedur (SOP) pemadaman karhutla, terutama terkait keselamatan petugas dan relawan. Perlindungan itu, kata dia, harus disertai penghargaan yang layak atas pengabdian mereka.

"Petugas dan relawan pemadaman karhutla adalah pahlawan kemanusiaan karena berjuang demi membantu keselamatan masyarakat. Pengorbanan mereka seharusnya mendapat perlindungan dan penghargaan yang layak dari negara," ungkap dia.

Puan meminta pemerintah memastikan akses bantuan dan pemenuhan hak bagi keluarga korban kebakaran hutan demi menjaga masa depan pendidikan anak-anak mereka.

Ia juga memberi sorotan khusus atas ketangguhan para relawan perempuan yang turun langsung dalam patroli dan penanganan kebakaran hutan di daerah.

"Keterlibatan para perempuan, kelompok ibu-ibu yang ikut membantu pemadaman karhutla juga perlu memperoleh dukungan yang layak dan kesempatan untuk menyampaikan kebutuhan serta pengalaman selama bertugas," ungkap Puan.

Menurut Puan, pemerintah perlu memastikan relawan perempuan memperoleh dukungan penugasan, tempat beristirahat, akses pelayanan, dan perlindungan yang memadai selama bekerja di lapangan.

Dia juga mengingatkan dampak karhutla dan kabut asap terhadap kehidupan masyarakat. Warga yang menghadapi gangguan kesehatan, pekerja yang kehilangan aktivitas, hingga pelaku usaha yang pendapatannya terganggu perlu mendapat perhatian dalam kebijakan penanganan bencana.

Puan mendorong pemerintah pusat dan daerah memastikan bantuan kesehatan dan kebutuhan keluarga terdampak tersalurkan tepat waktu, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan kemampuan penanganan.

Sementara itu, DPR melalui komisi terkait akan mengawal tindak lanjut pemerintah, mulai dari perlindungan selama pemadaman hingga pemulihan setelah karhutla. Pendampingan bagi keluarga korban, menurut Puan, juga perlu berlanjut setelah masa duka awal.

“Kesungguhan negara perlu dirasakan oleh warga yang terdampak karhutla dan mereka yang datang membantu,” katanya.