4 Orang Jadi Tersangka Korupsi Penjualan BBM, Negara Rugi Rp 486 Miliar

Liputan6.com, Jakarta - Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri menetapkan empat tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja sama penjualan bahan bakar minyak (BBM) secara nontunai antara PT PPN dan PT Asmin Koalindo Tuhup (AKT) pada periode 2009-2012.

Kepala Bagian Operasi Kortastipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan para tersangka terdiri atas SW yang menjabat Direktur Pemasaran PT PPN periode 2008-2011, JI selaku Vice President Sales Wilayah Timur PT PPN periode 2009-2013, WTD selaku General Manager Treasury sekaligus Vice President Treasury PT PPN, serta ST yang merupakan pemegang saham sekaligus Presiden Direktur PT AKT.

Yusuf menjelaskan perkara tersebut bermula dari kerja sama penjualan BBM jenis high speed diesel (HSD) antara PT PPN dan PT AKT dengan skema pembayaran menggunakan Letter of Credit (LC) atau Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN).

Namun, dalam pelaksanaannya PT AKT beberapa kali mengalami keterlambatan hingga menunggak pembayaran.

Meski demikian, pejabat PT PPN yang memiliki kewenangan tidak menghentikan penyaluran BBM maupun mengambil langkah mitigasi risiko sebagaimana diatur dalam business judgment rule.

Sebaliknya, menurut Yusuf, dilakukan serangkaian perubahan kebijakan melalui adendum perjanjian yang dinilai semakin menguntungkan PT AKT.

"Perubahan tersebut antara lain pemberian tambahan volume penyaluran BBM, pemberian potongan harga atau diskon, penghapusan klausul denda atas keterlambatan pembayaran, serta perubahan mekanisme pembayaran dari sistem yang dijamin menjadi hanya uang muka atau down payment sebesar 25 persen tanpa adanya jaminan pembayaran," tutur Yusuf di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (30/6/2026).

Selain itu, Yusuf mengatakan mekanisme pengawasan internal dan proses penagihan piutang oleh PT PPN juga diduga tidak dijalankan sebagaimana mestinya.

"Kesepakatan tersebut tidak dilaporkan secara berjenjang kepada atasan sehingga proses monitoring terhadap piutang perusahaan tidak berjalan efektif," jelas dia.

Meski kewajiban pembayaran belum dipenuhi, penyaluran BBM kepada PT AKT tetap berlangsung.

Akibat rangkaian kebijakan tersebut, PT AKT memperoleh fasilitas pembiayaan penjualan BBM dalam jumlah besar tanpa jaminan yang memadai, sedangkan seluruh risiko kerugian beralih kepada PT PPN.

Dari total penyaluran sekitar 191,37 juta liter BBM dengan nilai mencapai 137,29 juta dolar AS, terdapat kewajiban pembayaran yang tidak dipenuhi.

Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), perkara tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 30.370.958,61 dolar AS atau diperkirakan setara Rp 486 miliar.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lama atau Pasal 603 dan/atau Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional.