Hakim Nilai Pergantian Pejabat Perkuat Dugaan Korupsi Chromebook Nadiem

Liputan6.com, Jakarta - Majelis Hakim menolak dalil penasihat hukum Nadiem Makarim soal pergantian sejumlah pejabat di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui mekanisme lelang jabatan dan panitia seleksi (Pansel) menghapus unsur kesengajaan (mens rea) dalam perkara dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook.

Hakim menyatakan mekanisme Pansel hanya berfungsi memberikan rekomendasi tiga nama calon pejabat. Adapun keputusan akhir pengangkatan tetap berada di tangan menteri.

"Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil advokat atau penasihat hukum terdakwa tentang pergantian direktur melalui lelang jabatan dan panitia seleksi sebagai dalil yang menghapus mens rea terdakwa harus dinyatakan ditolak," kata hakim di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (30/6/2026).

Menurut hakim, tanggung jawab hukum tetap melekat kepada Nadiem karena seluruh keputusan pengangkatan maupun pemberhentian pejabat ditandatangani langsung olehnya sebagai menteri, termasuk Keputusan Menteri tertanggal 2 Juni 2020 beserta keputusan mutasi dan pemberhentian pejabat berikutnya.

Majelis juga menemukan keterkaitan waktu antara penolakan sejumlah pejabat terhadap kebijakan pengadaan Chromebook, pergantian pejabat, hingga adanya arahan kepada pejabat baru.

"Rangkaian peristiwa tersebut secara objektif menunjukkan adanya tujuan untuk menghilangkan resistensi internal terhadap kebijakan yang sedang dijalankan (pengadaan Chromebook)," ujar hakim.

Majelis menilai pola serupa berulang dalam mutasi pejabat, termasuk terhadap saksi Mulyatsah dan Sri Wahyuningsih pada Juli 2022.

"Dengan demikian membuka adanya systemic obstruction of resistance," lanjut hakim.

Terkait dugaan penyalahgunaan wewenang, hakim juga menilai pengakuan Nadiem yang mengaku tidak mengetahui proses pergantian pejabat tidak menghapus pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, pernyataan tersebut justru menimbulkan persoalan mengenai pelaksanaan due diligence sebagai pimpinan kementerian.

"Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, majelis menyatakan dalil pembelaan yang diajukan penasihat hukum tidak meruntuhkan konstruksi mengenai adanya mens rea yang telah dibangun dalam persidangan," tegas hakim.

Atas dasar itu, majelis menyimpulkan unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terpenuhi.