Ibas Dorong RUU Sisdiknas Tak Sekadar Ubah Pasal

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua MPR sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), mengatensi pembahasan Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas) tak sekadar mengubah pasal. Menurut dia, revisi harus diarahkan untuk membangun sistem pendidikan yang berkeadilan, berkualitas, adaptif terhadap perubahan zaman, sekaligus berakar pada karakter dan jati diri bangsa Indonesia.

“Pendidikan tidak dapat dipandang sekadar sebagai urusan sekolah atau perubahan pasal dalam sebuah undang-undang. Pendidikan merupakan urusan masa depan bangsa dan menentukan kualitas manusia Indonesia dalam beberapa dekade mendatang,” ujar Ibas saat membuka Focus Group Discussion (FGD) mengenai RUU Sisdiknas di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/9).

Ibas menyebutkan, ketika berbicara mengenai RUU Sistem Pendidikan Nasional, sesungguhnya bukan hanya membicarakan perubahan pasal demi pasal. Namun, sedang membicarakan anak-anak seperti apa yang ingin dilahirkan lewat sistem pendidikan di Indonesia.

“(Termasuk) guru seperti apa yang ingin kita hadirkan, masyarakat seperti apa yang ingin kita bangun, dan pada akhirnya Indonesia seperti apa yang ingin kita wariskan kepada generasi berikutnya,” jelas Ibas.

Ibas menilai, kualitas pendidikan hari ini merupakan investasi jangka panjang. Karena itu, proses penyusunan regulasi pendidikan nasional harus dilakukan secara cermat dan tidak semata-mata mengejar tenggat waktu. Selain itu, lanjut Ibas, penting juga ditekankan ruang partisipasi publik yang bermakna dalam pembahasan RUU Sisdiknas.

“Regulasi pendidikan tidak boleh hanya menjadi produk ruang politik dan birokrasi, tetapi harus menyerap pengalaman dan pemikiran seluruh pemangku kepentingan pendidikan. Semakin strategis sebuah undang-undang, semakin penting pula ruang partisipasi publiknya,” tegas Ibas.

Ibas mencatat guru, dosen, profesor, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, pengelola pendidikan, dunia usaha, organisasi profesi, akademisi, serta masyarakat sipil perlu mendapatkan ruang untuk menyampaikan pandangan dalam proses penyusunan RUU Sisdiknas. Sebab, perubahan dunia kerja dan perkembangan teknologi juga perlu menjadi pertimbangan dalam membangun sistem pendidikan nasional.

“Kita punya dan harus punya jati diri terkait dengan pendidikan ala Indonesia yang harus kita unggulkan. Akar yang kuat itu datangnya juga dari dalam negeri, dalam Indonesia kita sendiri,” pungkas Ibas.

Sebagai informasi, terdapat lima agenda penting yang dibahas dalam forum tersebut. Lima agenda itu menjadi hal mendasar yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan sistem pendidikan nasional.

Pertama, pendidikan yang berkeadilan. Kedua, peningkatan mutu pendidikan. Ketiga, penguatan profesi dan kesejahteraan guru. Keempat, tata kelola pendidikan yang adil dan terintegrasi. Kelima, efektivitas dan dampak anggaran pendidikan.

Salah satu peserta FGD, Ubaid Mataraji, yang merupakan Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, menyebut pembahasan RUU Sisdiknas masih menyisakan sejumlah celah yang perlu dijawab, sehingga forum seperti FGD menjadi penting untuk memberikan masukan dalam penyempurnaan rancangan regulasi.

“FGD ini menjadi penting karena masih banyak celah yang belum terjawab dalam RUU Sisdiknas. Masukan dari berbagai pihak diperlukan untuk menyempurnakan draf RUU yang masih memiliki sejumlah kekurangan,” ujar Ubaid.

Ia juga menyoroti pentingnya keberlanjutan gagasan dan kebijakan pendidikan yang telah dibangun pada masa pemerintahan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), khususnya terkait perhatian terhadap kesejahteraan dan peningkatan mutu guru.

“Gagasan mengenai sertifikasi guru yang menjadi bagian dari upaya meningkatkan mutu tenaga pendidik serta perhatian terhadap kesejahteraan guru perlu terus dilanjutkan dan disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan serta biaya hidup,” kata Ubaid.