Komisi I DPR Soroti Penembakan Sopir di Papua, Minta Intelijen Teritorial Diperkuat

Sukamta mendesak pemerintah memperkuat pengamanan di jalur transportasi untuk mencegah jatuhnya korban.

Diterbitkan 17 September 2026, 17:04 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sukamta mengecam penembakan yang menewaskan Aris Sanda, sopir asal Toraja, di jalur Wamena-Mbua, Papua Pegunungan. Ia meminta kasus tersebut segera diusut hingga tuntas.

Sukamta juga mendesak pemerintah memperkuat pengamanan di jalur transportasi untuk mencegah jatuhnya korban dari kalangan warga sipil.

“Apa pun tuduhan terhadap korban, tidak boleh menjadi alasan untuk melakukan pembunuhan di luar proses hukum. Keselamatan warga sipil harus menjadi prioritas utama,” ujar Sukamta kepada wartawan, Kamis (17/9/2026).

Menurut Sukamta, insiden penembakan tersebut menunjukkan bahwa ancaman terhadap masyarakat sipil masih terjadi di wilayah konflik Papua. Sopir, pengemudi angkutan, pekerja, hingga warga yang melintas masih menghadapi risiko saat menjalankan aktivitas sehari-hari.

Ia meminta aparat mengungkap secara jelas kronologi kejadian, pelaku, serta motif penembakan. Sukamta juga menegaskan pihak yang bertanggung jawab harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

“Jangan sampai warga sipil menjadi korban karena tuduhan sepihak. Negara harus memastikan bahwa siapa pun yang melakukan kekerasan terhadap masyarakat sipil dapat diproses sesuai hukum,” tegasnya.

Sukamta juga meminta pengamanan tidak hanya dilakukan setelah terjadi penembakan.

 

Intelijen Teritorial

Menurut dia, pemerintah perlu memperkuat intelijen teritorial, deteksi dini, dan perlindungan warga di titik-titik rawan.

“Jangan hanya bergerak setelah terjadi penembakan. Pengamanan harus berbasis pencegahan,” katanya.

Ia menilai ancaman terhadap warga yang bekerja dan melintas di wilayah rawan dapat mengganggu transportasi, distribusi logistik, serta pelayanan dasar masyarakat Papua.

“Jangan sampai masyarakat takut bekerja, takut bepergian, atau takut melayani kebutuhan masyarakat lainnya. Negara harus hadir memberikan rasa aman,” ujarnya.