DPR Soroti Kecelakaan Kapal Berulang, Desak Kemenhub Evaluasi Pengawasan

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti berulangnya kecelakaan kapal laut. Dia meminta Kementerian Perhubungan mengevaluasi pengawasan dan memastikan kapal yang berlayar memenuhi standar operasional prosedur (SOP).

Cucun mengatakan persoalan kelayakan kapal sudah berulang kali menjadi perhatian DPR melalui Komisi V. Karena itu, pemeriksaan terhadap kapal harus dilakukan secara menyeluruh.

“Kementerian Perhubungan sudah terus-menerus sama Komisi V disampaikan bahwa proses penelitian atau layak atau tidaknya kapal ini untuk berlabuh itu selalu menjadi catatan perhatian kami di DPR,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Menurutnya, pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan administratif. Kementerian Perhubungan perlu memastikan SOP dan standar keselamatan benar-benar diterapkan sebelum kapal berlayar.

“Jangan sampai ada kapal bisa berjalan tanpa SOP yang sudah ditetapkan oleh Kemenhub,” ujarnya.

Cucun juga menyoroti pemeriksaan manifes, kelayakan angkutan, serta jumlah penumpang dan muatan kapal. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi bagian dari evaluasi.

“Makanya ini penting baik dari mulai manifes, ya, kemudian juga kelayakan di sisi angkutnya, quantity-nya, ini yang perlu menjadi perhatian,” katanya.

Dia memastikan investigasi menyeluruh terhadap kecelakaan kapal Virgo akan menjadi bahan pembahasan Komisi V DPR bersama pemerintah.

“Investigasi menyeluruh ini menjadi catatan penting nanti akan dibahas juga di Komisi V di DPR, menjadi bagian evaluasi bersama antara DPR dengan pemerintah tentang kapal Virgo ini,” tuturnya. 

Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak TNI dan Polri memperkuat mitigasi guna mencegah berulangnya serangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Cucun mengatakan Komisi I terus memberi perhatian terhadap situasi keamanan di wilayah tersebut. Penanganan, kata dia, menjadi kewenangan TNI dan Polri.

“Jelas, dari kemarin Komisi I bersama, ini kan sudah Polri dan TNI yang menangani, apalagi seperti Papua ini,” kata Cucun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dia menegaskan langkah antisipasi perlu dilakukan secara serius agar kejadian penembakan terhadap warga, termasuk aparatur sipil negara (ASN) dan sopir, tidak kembali terjadi.

“Kita minta betul-betul melakukan satu mitigasi untuk antisipasi, jangan sampai ada pengulangan kejadian-kejadian seperti itu,” ujarnya.

Menurut Cucun, berulangnya serangan tersebut menimbulkan keresahan sekaligus menunjukkan perlunya penguatan kemampuan pertahanan dan perlindungan terhadap masyarakat di wilayah rawan.

“Seolah-olah kita tidak punya daya defensif untuk pertahanan menghadapi kelompok-kelompok kriminal bersenjata itu,” katanya.