Siasat Licik Pengoplos Tabung Gas LPG di Tangsel

Liputan6.com, Jakarta - Direktorat Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri mengungkap kasus penyalahgunaan gas LPG bersubsidi di Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Kamis (17/9/2026).

Dalam pengungkapan tersebut, polisi mengamankan 910 tabung gas berbagai ukuran dan menetapkan seorang tersangka berinisial E alias HB.

"Penyidik Subdit 1 Tipidter Bareskrim Polri telah melakukan pengamanan kegiatan penyuntikan tabung gas LPG dari 3 kilo gram ke non-subsidi 12 dan 50 kilo gram (kg)," kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Pol. Mohammad Irhamni.

Kasus ini terungkap setelah polisi menerima informasi dari masyarakat mengenai aktivitas pemindahan atau penyuntikan isi tabung LPG 3 kilogram bersubsidi ke tabung non-subsidi berukuran 12 kg dan 50 kg.

Petugas kemudian menemukan lokasi tempat kejadian perkara (TKP) di Jalan Pendidikan 2, RT 3/RW 6, Kelurahan Parigi, Kecamatan Pondok Aren.

Berdasarkan hasil pengembangan, polisi mengamankan dua lokasi yang digunakan dalam aktivitas tersebut, yakni gudang penyimpanan dan area penyuntikan yang berada di pinggir jalan tol.

"Pemilihan lokasi di pinggir jalan tol tersebut, disengaja oleh pelaku agar aktivitas ilegalnya tersamar oleh suara bising kendaraan serta bau gas yang diharapkan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat sekitar," katanya.

Dari penindakan tersebut, penyidik mengamankan sekitar 910 tabung gas. Rinciannya, 560 tabung LPG 3 kg, 12 tabung LPG 5 kg, 318 tabung LPG 12 kg, dan 20 tabung LPG 50 kg.

Polisi juga menyita 35 unit regulator, empat unit mobil, serta dua unit timbangan.

"Penyidik telah memeriksa sebanyak 8 orang saksi dan menyita seluruh barang bukti di TKP 1 maupun TKP 2 (gudang). Tersangka E alias HB yang berperan sebagai pemilik tempat usaha kini telah resmi ditetapkan sebagai tersangka," katanya.

Akibat praktik pemindahan LPG bersubsidi ke tabung non-subsidi tersebut, kerugian yang ditimbulkan ditaksir mencapai sekitar Rp 159 juta.

"Tidak ada ruang, tidak ada celah bagi penyalahgunaan subsidi ini. Kami juga akan menerapkan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) untuk memiskinkan para pelaku tersebut, untuk menyita aset hasil kejahatan mereka," tegas Irhamni.

Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan undang-undang di bidang minyak dan gas bumi (Migas) dengan ancaman hukuman sekitar enam tahun penjara serta denda hingga Rp 60 miliar.