Pramono Respons Kebijakan Polri Larang Penggunaan Vape

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta siap mendukung kebijakan Polri yang melarang penggunaan rokok elektrik atau vape bagi seluruh personel kepolisian.

Pramono menyebut Pemprov DKI Jakarta akan mengikuti keputusan yang ditetapkan Mabes Polri maupun Polda Metro Jaya. Dukungan tersebut juga mencakup fasilitas yang dimiliki pemerintah daerah.

"Apapun yang diputuskan oleh Polda Metro Jaya, oleh Mabes Polri, kami mengikuti dan memberikan support sepenuhnya," kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (2/11/2026).

Dia melanjutkan, Pemprov DKI Jakarta siap memberikan dukungan melalui fasilitas yang dimiliki apabila diperlukan untuk mendukung kebijakan tersebut.

"Termasuk apa yang nanti menjadi apa fasilitas yang dimiliki oleh DKI untuk itu, kami akan memberikan support sepenuhnya," ujarnya.

Sebelumnya, Polri menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/9/X/2026 tentang Larangan Penggunaan Rokok Elektrik (Vape) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kebijakan tersebut mulai berlaku sejak diterbitkan pada 30 Oktober 2026.

Surat edaran tersebut ditandatangani Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto pada 30 Oktober 2026. Dalam surat edaran itu, seluruh Pegawai Negeri pada Polri (PNPP) dilarang menggunakan rokok elektrik atau vape, baik di lingkungan kerja maupun di luar lingkungan kerja.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan keputusan tersebut merupakan langkah proaktif Polri dalam merespons perkembangan modus penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang terus berubah.

Menurut Johnny, perkembangan modus tersebut mencakup penyalahgunaan narkotika dengan memanfaatkan vape sebagai perangkat.

Johnny menjelaskan, dalam praktiknya, perangkat vape terdiri atas tiga komponen utama, yakni device atau perangkat, cartridge sebagai wadah, dan liquid atau cairan yang digunakan. Dia menegaskan, modus tersebut harus diantisipasi.

“Saat ini, perangkat vape berpotensi dimanfaatkan sebagai media penyalahgunaan dan peredaran narkotika, termasuk melalui cairan yang dicampurkan ke dalam cartridge,” ujar Johnny, Minggu (1/11/2026).

“Hal ini menjadi perhatian serius karena secara kasatmata kandungannya tidak selalu dapat dibedakan antara cairan biasa dan cairan yang mengandung narkotika,” sambungnya.

Dia menjelaskan, salah satu pertimbangan kebijakan tersebut adalah maraknya penyalahgunaan vape sebagai media peredaran narkotika cair, terutama etomidate. Sebagai informasi, etomidate telah diklasifikasikan sebagai Narkotika Golongan II berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2025.