Rapat dengan DPR, PERKAPI Dorong RUU Profesi Kurator Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Persatuan Kurator dan Pengurus Indonesia (PERKAPI) mendorong Rancangan Undang-Undang (RUU) Profesi Kurator menjadi prioritas pembentukan undang-undang. Aturan khusus itu dinilai penting untuk memperjelas standar profesi, kompetensi, pengawasan, serta perlindungan hukum bagi kurator.

Dewan Pembina PERKAPI, Asri Munde, menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi XIII DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Menurut Asri, RUU Profesi Kurator perlu ditempatkan sebagai lex specialis atau aturan khusus yang mengatur profesi kurator, sementara Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tetap menjadi dasar pengaturan proses kepailitan.

“Jadi, kami secara khusus menganggap bahwa RUU Profesi Kurator itu adalah harus lex specialis dibandingkan dengan undang-undang kepailitan,” ujar Asri.

Ia menilai, aturan yang ada belum secara khusus mengatur tata cara rekrutmen, kompetensi, standar profesi, hingga pengawasan kurator. Padahal, profesi tersebut telah berjalan sejak 1998.

“Kurator sudah ada, tetapi tidak pernah ada organisasi atau undang-undang yang menaunginya. Semuanya dasarnya dari Peraturan Pemerintah atau peraturan dari Menteri Hukum dan HAM,” katanya.

Selain persoalan payung hukum, PERKAPI menyoroti perlindungan kurator yang menjalankan tugas dengan iktikad baik. Asri menyebut, kurator masih berpotensi menghadapi kriminalisasi dari pihak yang berkepentingan dalam proses kepailitan.

“Jangan sampai nanti undang-undang profesi ini lebih kepada mengatur bagaimana agar kurator itu tidak mudah dikriminalisasi,” ucapnya.

Ia menambahkan, pihak yang beriktikad buruk, baik debitur maupun kreditur, dapat menjadi sumber persoalan bagi kurator. Karena itu, penguatan perlindungan hukum perlu berjalan seimbang dengan pengaturan tanggung jawab profesi.

Asri menjelaskan, RUU Profesi Kurator tidak harus tumpang tindih dengan UU Kepailitan. Menurut dia, UU Nomor 37 Tahun 2004 tetap mengatur aspek materiil dan formil kepailitan, sedangkan aturan profesi mengatur standar kerja, pengawasan, tugas, serta tanggung jawab kurator.

“Jadi, itu tidak akan tumpang tindih, semua berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing,” jelasnya.

PERKAPI juga membuka peluang pembentukan satu wadah bersama bagi organisasi profesi kurator. Wadah tersebut diharapkan dapat menyusun kode etik, standar profesi, dan standar pengawasan yang berlaku bersama.

Saat ini, Asri menyebut terdapat lima organisasi profesi kurator. Ia menilai penyatuan standar bersama tetap memungkinkan meski organisasi profesinya berbeda.

Terkait pembentukan undang-undang, Asri meminta Badan Legislasi (Baleg) DPR dan Komisi XIII terus mendorong pembahasan RUU Profesi Kurator. Ia menyebut rancangan tersebut telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

“Karena menurut kami ini adalah ada kebutuhan dan sudah masuk di dalam Prolegnas, maka sebaiknya tetap didorong sampai pelaksanaan pembentukan undang-undangnya,” ujarnya.