Prabowo Panggil Gubernur BI hingga Purbaya ke Istana, Bahas Apa?

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto memanggil Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan sejumlah menteri kabinet di sektor ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta. Kepala Negara mengundang para pejabat untuk rapat sekaligus makan siang.

Berdasarkan pantauan Liputan6.com, Kamis (21/5/2026), para pejabat negara tiba di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta sejak pukul 12.30 WIB. Mereka yang hadir antara lain Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, dan Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara Rosan Roeslani.

"Diundang makan siang bersama beberapa menteri," kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta.

Dia mengaku menyiapkan sejumlah hal untuk dilaporkan kepada Prabowo. Salah satunya mengenai soal under invoicing atau praktik kurang bayar yang merugikan negara.

"Ini (disiapkan), selalu jaga-jaga, kalau ditanya (Presiden) jangan sampai enggak bisa," ujarnya.

Sementara itu, Rosan Roeslani mengatakan dirinya akan menyampaikan mekanisme soal BUMN yang menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi (ferro alloy). Badan ini diumumkan Prabowo di Rapat Paripurna DPR pada Rabu, 20 Mei 2026.

"Ini mau lapor mekanismenya. Nanti ya saya laporan dulu," ucap Rosan.

Di sisi lain, Agus Gumiwang menyebut dirinya juga diundang oleh Prabowo ke Istana. Dia enggan menjelaskan secara rinci apa saja hal yang akan disampaikannya kepada Kepala Negara.

"Haruslah, sebagai menteri kan harus siap. Kalau diperlukan kan harus dilaporkan," tutur Agus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memprediksi potensi dana yang dapat diselamatkan mencapai USD 150 miliar atau Rp 2.646 triliun (asumsi kurs dolar AS terhadap rupiah 17.650) per tahun akibat praktik under invoicing atau kurang bayar dan praktik fraud lainnya.

"Kita perhitungkan, perkirakan potensi uang yang bisa diselamatkan USD 150 miliar satu tahun,” ujar Prabowo saat penyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) saat Rapat Paripurna ke-19 DPR RI Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025-2026, Rabu (20/5/2026)

Prabowo menuturkan, potensi dana yang diselamatkan dari kebocoran tergantung dari kemampuan dan keberanian.

“Potensi, apakah kita mampu atau tidak, tergantung keberanian, kita selamatkan, tergantung apakah bekerja sama dengan baik atau tidak. Dari awal saya menjabat, kita harus bersama-sama berani mencari solute berani bertindak. Cari akar bocornya kekayaan kita, tidak tinggal kekayaan di negara kita, kita harus hadapi dan selesaikan,” ujar Prabowo.

Seiring hal itu, mengutip Antara, pemerintah mengambil langkah strategis untuk memperkuat sejumlah komoditas. Prabowo dalam kesempatan itu mengumumkan pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam (SDA).

Pada PP terbaru itu, Prabowo menuturkan, salah satu aturannya BUMN menjadi eksportir tunggal untuk komoditas minyak kelapa sawit, batu bara dan Paduan besi atau ferro alloy.

“Kita wajibkan, harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian, hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut,” tutur dia.

Tujuan dari kebijakan itu memperkuat pengawasan dan memberantas praktik penipuan, termasuk kurang bayar atau under invoicing, pemindahan harga atau transfer invoicing dan pelarian devisa hasil ekspor.

“Kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alami kita,” tutur Prabowo.