Viral, Guru di Lampung Menangis Minta Tolong Prabowo

Liputan6.com, Jakarta - Suara Anna Zelvia bergetar saat menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru Nunuk Suryani, serta Komisi X DPR RI, Jumat (7/8/2026).

Dalam video tersebut, Anna mengaku dirinya bersama puluhan guru lain bukanlah tenaga pendidik baru. Mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun. Namun, menurutnya, seluruh pengabdian itu terancam sia-sia setelah mereka dirumahkan.

"Tolong kami, Bapak, Ibu. Kami di sini adalah guru yang sudah bersertifikat pendidik, sudah ber-NUPTK, sudah mengabdi bertahun-tahun, Dapodik kami juga sudah terdata dari 2019, dan kami harus menerima pil pahit, kami harus dirumahkan per Januari 2026," ujar Anna sambil menangis.

Anna mengatakan berbagai upaya telah ditempuh untuk memperjuangkan nasib para guru. Mereka telah meminta pendampingan kepada PGRI, beraudiensi dengan DPRD Kota Metro, hingga bertemu dengan Dinas Pendidikan.

"Tetapi sampai sekarang belum ada kejelasan mengenai nasib kami," katanya.

Anna menilai persoalan yang mereka hadapi tidak hanya sebatas kehilangan pekerjaan. Ia khawatir penonaktifan data Dapodik membuat para guru kehilangan kesempatan mengikuti kebijakan penataan guru non-ASN yang tengah dipersiapkan pemerintah pusat.

Menurutnya, jika status data Dapodik mereka tidak dipulihkan, mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk mengikuti skema tersebut.

"Tolong berikan keadilan kepada kami. Kalau data Dapodik kami tidak aktif, maka kesempatan yang telah diberikan oleh Bapak Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah akan hilang. Kami di Metro, Lampung, sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah," ucapnya.

Anna menjelaskan persoalan bermula setelah rapat internal antara kepala sekolah dan Dinas Pendidikan Kota Metro pada Januari 2026. Dalam pertemuan itu disampaikan bahwa pemerintah akan menerapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 yang mengatur status kepegawaian hanya terdiri atas ASN, yakni PNS dan PPPK.

Sejak saat itu, guru non-ASN yang belum masuk skema PPPK mulai dirumahkan secara bertahap. Pada Februari 2026, data Dapodik mereka juga dinonaktifkan.

"Puncaknya pada Maret kami mulai berkumpul karena semakin banyak guru mengalami nasib serupa. Dari situlah kami menyusun langkah perjuangan dan meminta pendampingan PGRI," ungkapnya.

Forum Komunikasi Guru Non-ASN Kota Metro mencatat sedikitnya 29 guru dan tenaga kependidikan yang terdampak kebijakan tersebut.

Anna mengaku sempat berusaha tetap mengajar dengan mencari sekolah lain yang bersedia menerimanya. Namun, usahanya gagal karena mayoritas sekolah swasta telah memenuhi kuota tenaga pendidik.

"Saya keliling mencari sekolah lain, tetapi sekolah-sekolah swasta sudah penuh. Bahkan sekolah tempat saya mengajar sebelumnya juga tidak bisa menarik kembali data saya setelah dinonaktifkan," katanya.

Selain itu, Anna menduga terdapat maladministrasi dalam proses penonaktifan data guru non-ASN. Karena itu, forum yang dipimpinnya berencana melaporkan persoalan tersebut ke Ombudsman untuk ditindaklanjuti.

"Kami menemukan dugaan maladministrasi karena proses pemindahan data tidak melalui mekanisme administrasi yang semestinya. Kami akan melaporkan persoalan ini ke Ombudsman agar dapat diselidiki sesuai kewenangannya," kata Anna.