Komisi III Kecam Pembubaran Ibadah Gereja di Tangerang Pakai Sajam

Liputan6.com, Jakarta - Viral di media sosial ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, Banten, dibubarkan oleh sekelompok warga dengan menggunakan senjata tajam (sajam). Warga memaksa agar rumah yang dijadikan tempat ibadah itu ditutup karena dinilai tidak memiliki izin.

Menanggapi kejadian tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mengaku prihatin dan menegaskan bahwa persoalan perizinan tidak boleh diselesaikan dengan intimidasi maupun kekerasan. Ia pun meminta adanya konsekuensi hukum jika kejadian tersebut terulang.

“Dalam kasus ini, kabarnya pihak yang berseteru sudah ‘terlanjur’ bertemu dan meminta maaf. Namun jika hal semacam ini terjadi lagi di mana pun itu, tolong jangan selesaikan dengan jalur damai, karena pasti akan terulang lagi. Kalau terjadi lagi pembubaran dengan kekerasan apalagi pakai senjata tajam, itu sudah ada UU-nya, maka harus ada pidana. Pelaku harus ditindak dan diproses hukum,” ujar Sahroni, Senin (21/9).

Sahroni juga meminta masyarakat tidak mudah melakukan tindakan sepihak terhadap kegiatan keagamaan yang tidak mengganggu ketertiban umum.

“Lagian ini kan kegiatan ibadah, bukan kegiatan terorisme atau sesuatu yang menyimpang atau pidana. Jadi jangan diperlakukan seolah-olah seperti itu. Kalau ada yang dianggap melanggar aturan, laporkan saja ke RT/RW setempat dan polisi, dan biarkan negara yang menyelesaikan melalui mekanisme hukum. Jangan sampai cara-cara kekerasan seperti ini terus tumbuh dan dianggap wajar di tengah masyarakat,” tegas Sahroni.

Video sekelompok orang diduga mencoba membubarkan ibadah jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) di sebuah rumah di Desa Mekarsari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, menyebar di media sosial.

Kejadian tersebut diketahui terjadi pada Minggu siang (20/9/2026). Saat itu, sekelompok orang mendatangi rumah yang dijadikan tempat beribadah dan mendesak ibadah dihentikan.

Menanggapi hal tersebut, Polresta Tangerang bergerak cepat mengamankan situasi setelah terjadi perbedaan pendapat antara sejumlah warga dan jemaat Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI).

Setelah menerima informasi mengenai adanya perbedaan pendapat tersebut, personel Polresta Tangerang segera mendatangi lokasi untuk mengamankan situasi dan mencegah terjadinya gesekan.

Kapolresta Tangerang Kombes Pol Andi Muhammad Indra Waspada Amirullah mengatakan, kehadiran personel kepolisian merupakan langkah preventif untuk memastikan situasi tetap aman dan tidak berkembang menjadi konflik.

"Kami hadir untuk mengamankan situasi dan memastikan tidak terjadi hal-hal yang dapat mengganggu kamtibmas," kata Indra Waspada.

Dia menegaskan, personel kepolisian mengedepankan langkah persuasif dan mendorong agar persoalan yang ada diselesaikan melalui dialog. Setelah situasi berhasil diamankan, kemudian dilaksanakan musyawarah di kediaman salah seorang tokoh masyarakat Desa Mekarsari.

Musyawarah tersebut dihadiri Camat Rajeg Oman Apriaman, Ketua FKDM Rajeg Suparji Rustam beserta anggota, ketua lingkungan setempat, sejumlah tokoh agama, serta perwakilan pihak GKPI.

Dalam musyawarah tersebut disepakati sejumlah langkah sementara untuk menjaga situasi tetap kondusif. Persoalan tersebut selanjutnya akan dibahas melalui mediasi tingkat Kecamatan Rajeg.

Sementara menunggu proses mediasi, berdasarkan hasil musyawarah, lokasi kegiatan ibadah untuk sementara tidak digunakan dan dalam kondisi terkunci. Warga juga diminta tidak berkumpul di sekitar lokasi guna mencegah munculnya provokasi maupun potensi gesekan.

Indra juga menegaskan, pihaknya mengedepankan langkah persuasif dan mengajak seluruh pihak menjaga ketenangan selama proses penyelesaian berlangsung. Dia juga menegaskan, negara menjamin hak setiap warga negara untuk beribadah sesuai keyakinan.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu keributan serta menghormati proses mediasi yang akan dilakukan di tingkat kecamatan.

"Yang paling utama adalah menjaga keamanan dan kerukunan masyarakat," katanya.

Indra juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas, termasuk video maupun potongan informasi mengenai kejadian yang beredar di media sosial.

"Apabila ada informasi yang beredar, kami berharap masyarakat tidak langsung mengambil kesimpulan," ujarnya.

Setelah musyawarah selesai, masing-masing pihak meninggalkan lokasi untuk mencegah kerumunan dan menjaga situasi tetap aman. Indra Waspada juga memastikan situasi dalam keadaan aman dan kondusif.