Data HAM Dibuka ke Publik, Kemenham Siapkan Integrasi Nasional

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Hak Asasi Manusia merilis tiga kelompok data utama mencakup pengaduan publik hingga analisis undang-undang. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap kebijakan penanganan HAM dirumuskan secara terukur berbasis bukti.

"Data yang berkualitas memungkinkan kita menjawab pertanyaan paling mendasar dalam kerja hak asasi manusia, tentang siapa yang terdampak, di mana mereka berada, dan apa kebijakan yang akan sampai kepada mereka," kata Wakil Menteri HAM, Mugiyanto dalam kegiatan bertajuk Publikasi Satu Data HAM di Jakarta, Selasa (27/10/2026).

Dia menegaskan, transparansi data ini penting sebagai bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah dapat menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini terabaikan.

"Kita mulai membuka data kepada masyarakat, kepada publik, sebagai bentuk transparansi sekaligus evaluasi terhadap pengelolaan data yang kami lakukan," ungkap Mugiyanto.

Kemenham menargetkan integrasi dan interoperabilitas sistem Satu Data HAM selesai pada 2027–2028 sebelum dimanfaatkan secara optimal pada 2029.

Peningkatan kapasitas pengelolaan data di daerah terus dipacu seiring pengesahan Undang-Undang Satu Data Indonesia oleh DPR pada 6 Oktober 2026, yang memperkuat payung hukum tata kelola data nasional yang terintegrasi.

Mugiyanto menuturkan, akan merangkul organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan data HAM ke dalam sistem Satu Data Indonesia. Dia menilai kontribusi lembaga nonpemerintah sangat penting karena memiliki data lapangan yang lebih terperinci hingga tingkat desa.

"Jadi teman-teman dari organisasi masyarakat sipil, NGO-NGO itu juga bagian dari ekosistem Satu Data Indonesia. Kementerian HAM membuka untuk itu," ungkap dia.

Mugiyanto juga menjelaskan, pelibatan organisasi masyarakat sipil diperlukan karena pemerintah memiliki keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah, termasuk desa. Di sisi lain, organisasi tersebut memiliki pendampingan dan informasi yang lebih dekat dengan kondisi masyarakat.

"Ya, karena kami tidak bisa menjangkau sampai di tiap desa. Biasanya teman-teman masyarakat sipil yang lebih lebih elaboratif, lebih detail data-datanya," jelas dia.

Mugiyanto mengatakan, integrasi data dari organisasi masyarakat sipil dapat dimulai sekarang untuk melengkapi informasi pemerintah dalam mengidentifikasi persoalan HAM dan memetakan kebutuhan masyarakat.

Namun, proses tersebut perlu didukung tata kelola yang menjamin penggunaan data secara tepat serta melindungi identitas pihak terkait, mengingat data HAM dapat memuat informasi pengaduan yang sensitif.