DPD Bentuk Pansus Papua, Ini Tugasnya

Liputan6.com, Jakarta - DPD membentuk Panitia Khusus (Pansus) Papua untuk mengkaji berbagai persoalan yang terus mengemuka di Tanah Papua. Pembentukan pansus itu diputuskan dalam Sidang Paripurna DPD pada 23 Mei 2026.

Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai mengatakan pembentukan Pansus Papua merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan yang diterima DPD dari masyarakat adat, Majelis Rakyat Papua (MRP), tokoh agama, pemuda, serta berbagai lembaga di Papua.

“Melalui sidang paripurna tanggal 23 Mei ditetapkan bahwa dibentuklah Pansus Papua,” kata Yorrys di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Yorrys, pansus beranggotakan 15 senator dari berbagai komite dan alat kelengkapan DPD RI. Dia dipercaya menjadi Ketua Pansus dan didampingi tiga wakil ketua, salah satunya Ketua Komite III DPD RI, Filep Wamafma.

Dia mengatakan, Pansus Papua langsung menggelar rapat perdana untuk menyusun langkah dan strategi kerja selama enam bulan sesuai amanat tata tertib.

“Rapat perdana Pansus untuk menetapkan langkah-langkah dan strategi yang akan kami lakukan dalam melaksanakan tugas selama enam bulan,” ujarnya.

Yorrys mengatakan pembentukan pansus tidak terlepas dari situasi keamanan di Papua yang dalam sepekan terakhir kembali menjadi sorotan setelah terjadi sejumlah peristiwa kekerasan.

Dia menyinggung pembunuhan sejumlah warga yang jenazahnya ditemukan di belakang kantor bupati, serta insiden yang menewaskan seorang pilot penerbangan misionaris. Atas nama DPD RI dan Pansus Papua, Yorrys menyampaikan belasungkawa kepada keluarga korban.

“Kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya pilot AMA dan masyarakat lainnya yang menjadi korban musibah tersebut,” katanya.

Pansus Papua akan fokus membahas persoalan keamanan dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua, termasuk rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak. Kedua isu itu dinilai menjadi perhatian utama karena berkaitan dengan keselamatan masyarakat dan hak-hak adat.

Yorrys Raweyai mengatakan, Pansus Papua baru memulai masa kerjanya setelah keanggotaan ditetapkan. Tahap awal yang akan dilakukan ialah menginventarisasi seluruh persoalan yang selama ini terjadi di Papua sebelum menyusun langkah dan rekomendasi.

“Kita mulai menginventarisir semua masalah yang terjadi di Papua, kemudian menetapkan kerangka-kerangka untuk mulai bekerja,” kata Yorrys.

Dia menyoroti rencana pembangunan Bandar Antariksa di Biak yang menurutnya, masih memunculkan penolakan dari sebagian masyarakat.

“Masalah yang paling menjadi perhatian kita adalah PSN di Papua, dan kedua PSN di Biak. Di Biak itu terjadi demo-demo terus menentang persoalan hak-hak masyarakat,” katanya.

DPD, lanjut Yorrys, akan mengundang pemerintah untuk meminta penjelasan sebelum melakukan advokasi langsung ke Papua.

Sementara itu, Anggota DPD RI Eka Kristina Yeimo mengatakan beberapa hari terakhir masyarakat kembali disuguhi rentetan kekerasan di Papua. Dia menyebut seorang pilot asal Amerika Serikat tewas ditembak dan pesawat yang diterbangkannya dibakar di Yahukimo, Papua Pegunungan.

Pada saat yang sama, kata Eka, sejumlah warga asli Papua di Intan Jaya, Papua Tengah, juga dilaporkan tewas akibat penembakan. Mereka terdiri dari penginjil, pekerja gereja, anak muda, hingga seorang perempuan yang sedang mengandung.

Menurut Eka, rangkaian peristiwa tersebut membuat masyarakat Papua kembali dirundung duka dan tidak bisa diabaikan.

“Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, para wakil rakyat dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Papua harus memberikan perhatian dan keseriusan dalam merespons peristiwa demi peristiwa yang terjadi,” ujarnya.

Eka mengatakan Pansus Papua akan memfokuskan kerja pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat yang terganggu akibat aksi kekerasan.

Menurut dia, pansus juga akan menjembatani keresahan masyarakat terkait hak-hak yang dinilai belum terakomodasi dengan baik.

“Pansus Papua DPD RI akan memfokuskan diri pada persoalan keamanan dan kenyamanan masyarakat Papua yang sedang terusik oleh aksi-aksi kekerasan oleh siapa pun pihak yang diduga terlibat, baik aparat TNI-Polri, kelompok bersenjata maupun masyarakat sipil,” katanya.

Dia menilai persoalan Papua tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi berbagai faktor yang selama ini belum tertangani secara menyeluruh.

Karena itu, Pansus Papua meminta dukungan seluruh pihak agar rekomendasi yang nantinya dihasilkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam mewujudkan keamanan, kenyamanan, dan kehidupan yang lebih harmonis bagi masyarakat Papua.