Komisi VIII DPR: Kalau LGBT Masif, Keberlanjutan Negara Terancam

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, menilai lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) dapat menjadi ancaman bagi keberlanjutan keturunan apabila semakin masif di Indonesia. Menurutnya, pandangan tersebut berkaitan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak.

“Dari Komisi VIII kita punya Undang-Undang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan itu menyebutkan ada pasangan, ada laki-laki, ada perempuan. Tentu kalau LGBT memberi ruang kawin sejenis, berarti melanggar Undang-Undang Perkawinan,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Marwan juga mengaitkan persoalan tersebut dengan keberlanjutan keturunan. Menurut dia, jika praktik perkawinan sejenis menjadi masif, hal itu dapat mengancam keberlangsungan generasi penerus.

“Nah, kalau begitu, ada ancaman yang besar kalau LGBT menjadi masif di Indonesia, maka kelanjutan keturunannya terancam. Jadi apalagi yang menentukan keberlanjutan negara kalau enggak ada keturunan,” ujarnya.

Selain itu, Marwan menyebut LGBT sebagai perilaku yang menyimpang dan mengatakan negara tidak seharusnya membiarkan perilaku tersebut dipertontonkan di ruang publik.

“Nah, karena ini penyakit dan perilaku yang menyimpang, memang harus tidak diperbolehkan. Kalau dianggap membahayakan, ya mungkin dengan undang-undang dan pengawasan,” katanya.

Dia juga berpendapat pendekatan medis maupun psikologis dapat dipertimbangkan sebagai bentuk penanganan terhadap perilaku yang menurut pandangannya merupakan penyimpangan.

Saat ditanya soal wacana pembentukan undang-undang khusus terkait LGBT, Marwan mengatakan usulan tersebut dapat diajukan sepanjang didukung naskah akademik dan melalui mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan.

“Kalau membuat undang-undang kan harus ada naskah akademik. Di situ akan tertuang kajian, termasuk pendapat masyarakat yang sudah menyaksikan atau merasakan dampak. Saya kira boleh saja kalau orang mengusulkan, tentu ada mekanisme perumusan pembuatan undang-undang,” ujarnya.

Namun, Marwan memastikan hingga kini belum ada usulan mengenai pembentukan undang-undang tersebut yang masuk ke Komisi VIII DPR.

“Belum, belum ada,” katanya.

Sementara itu, Marwan menepis anggapan bahwa rapat Komisi VIII DPR dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) akan membahas wacana aturan pidana terkait LGBT. Menurut dia, agenda pertemuan difokuskan pada pendidikan serta masukan MUI mengenai penyelenggaraan ibadah haji agar lebih mudah dan lebih murah.

"Enggak, bukan. kita ingin kira-kira advice dari MUI itu seperti apa supaya bisa lebih mudah penyelenggaraan haji dan lebih lebih murah," tandas dia.a