Pemohon Minta MK Buka Syarat Alternatif Selain Usia 40 Tahun untuk KPU-Bawaslu

Liputan6.com, Jakarta - Sidang lanjutan perbaikan permohonan uji materi terkait syarat usia calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (3/6/2026).

Permohonan diajukan Yunita Utami Panuntun dan Mahdi Rahman Harahap melalui kuasa hukum Ahmad Zulfikar dan Ari Syafari Mau.

Dalam sidang tersebut, Ahmad Zulfikar menyampaikan pihaknya telah memperbaiki permohonan dengan menambah uraian dari 50 poin menjadi 70 poin.

Menurut Ahmad, permohonan itu tidak semata-mata mempersoalkan batas usia, melainkan menyangkut kesempatan yang setara bagi warga negara yang memiliki pengalaman di bidang kepemiluan untuk mengikuti proses seleksi secara objektif.

"Substansi permohonan ini adalah soal keadilan konstitusional dan persamaan kesempatan dalam pemerintahan. Seseorang yang pernah atau sedang mengabdi sebagai penyelenggara pemilu di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota semestinya tidak otomatis kehilangan kesempatan hanya karena belum berusia 40 tahun," kata Ahmad.

Pemohon menilai ketentuan batas usia dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 117 ayat (1) huruf b Undang-Undang Pemilu berpotensi menimbulkan hambatan konstitusional apabila diterapkan secara kaku.

Karena itu, mereka mengusulkan syarat alternatif berupa pengalaman sebagai anggota KPU atau Bawaslu tingkat provinsi maupun kabupaten/kota bagi calon yang belum mencapai usia 40 tahun.

Kuasa hukum pemohon lainnya, Ari Syafari Mau, menilai pendekatan historis dapat menjadi pertimbangan Mahkamah dalam memutus perkara tersebut. Ia mencontohkan proses seleksi penyelenggara pemilu pada 2017 yang meloloskan kandidat berusia di bawah 40 tahun.

"Dulu dalam seleksi Bawaslu RI terdapat calon yang berusia di bawah 40 tahun dan kemudian menjabat hingga sekarang. Salah satunya Rahmat Bagja. Di KPU RI juga ada Afifuddin. Keduanya kini menjadi ketua lembaga masing-masing," ujar Ari.

Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat mempertimbangkan aspek pengalaman, integritas, dan kapasitas dalam seleksi penyelenggara pemilu, selain syarat usia.

Ahmad mengatakan pihaknya akan mengikuti seluruh tahapan persidangan sesuai ketentuan yang berlaku dan berharap MK dapat memeriksa perkara tersebut secara lebih mendalam pada sidang berikutnya.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum kembali digugat di Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini, gugatan menyasar aturan batas usia minimal 40 tahun untuk dapat mencalonkan diri sebagai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI.

Gugatan tersebut diajukan oleh Yunita Utami Panuntun (Komisioner KPU Kota Bekasi periode 2018–2023) dan Mahadi Rahman Harahap (Komisioner KPU Kota Depok periode 2018–2023). Keduanya meminta Majelis Hakim MK memberikan ruang bagi figur di bawah 40 tahun untuk maju, dengan syarat memiliki pengalaman kepemiluan di tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

"Jadi intinya gugatan ini Kami ingin menambahkan persyaratan alternatif sebagai calon KPU RI dan Bawaslu RI yang akan diselenggarakan di tahun 2026 ini pemilihannya. Penambahannya itu adalah adanya pengalaman di bidang kepemiluan di kabupaten/kota maupun provinsi," ujar Mahadi usai menghadiri sidang perdana di Gedung MK, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Mahadi menilai banyak figur muda di bawah 40 tahun yang memiliki integritas dan kapabilitas tinggi. Ia juga membandingkan lembaga negara lain seperti KPI Pusat dan BPKN yang menetapkan batas usia minimal 30 tahun. Terlebih, menurutnya, tren kepemimpinan nasional saat ini sudah mulai bergeser ke generasi muda.

"Kami juga meminta kepada majelis hakim, banyak komisioner di badan-badan lain itu umurnya tidak harus 40 tahun. Kemarin KPI Pusat batas minimal umurnya 30 tahun dan BPKN juga 30 tahun," kata Mahadi. "Semangat permohonan ini sederhana: jangan jadikan usia sebagai tembok yang menutup ruang pengabdian," tambahnya.