Respons Wakil Ketua DPR Dasco soal Penggeledahan BGN

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyerahkan sepenuhnya kepada Kejaksaan Agung (Kejagung) terkait penggeledahan kantor Badan Gizi Nasional (BGN) yang tengah dilakukan.

Meski demikian, ia menegaskan belum menerima informasi terkait kabar penangkapan sejumlah pihak sebagai tindak lanjut dari penggeledahan tersebut.

"Saya belum dengar ya soal masalah penangkapan. Saya baru dengar berita soal penggeledahan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/6/2026).

"Tapi apapun itu kita serahkan kepada aparat penegak hukum yang tentunya mempunyai pertimbangan-pertimbangan sendiri," sambungnya. 

Di sisi lain, Dasco mengatakan DPR melalui Komisi IX telah menyampaikan evaluasi terhadap BGN, yang dipastikan menjadi bagian dari masukan untuk perbaikan lembaga tersebut.

"Sehingga masukan itu kami pikir sudah diakomodasi, diakomodir oleh pemerintah, dan beberapa catatan yang kemudian juga menuju perbaikan tata kelola di BGN," jelas Dasco.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menggeledah kantor Badan Gizi Nasional (BGN) di Jakarta, Rabu (3/6/2026). Ruang pimpinan BGN di lantai 2 digeledah penyidik.

Sumber dari internal Kejaksaan Agung menyebutkan, penggeledahan diduga terkait kasus jual-beli titik satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG). Berdasarkan informasi diterima, penyidikan berawal dari adanya temuan pelanggaran pada proyek pengadaan SPPG yang melibatkan oknum pejabat tinggi BGN.

Kejaksaan Agung berjanji memberikan keterangan resmi mengenai penggeledahan kantor BGN pada sore ini.  

Dugaan praktik jual beli titik SPPG terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Hingga kini, sedikitnya terdapat 20 laporan yang telah diterima aparat penegak hukum.

Dugaan praktik jual beli titik SPPG terungkap setelah sejumlah masyarakat melaporkan kasus penipuan kepada kepolisian. Hingga kini, sedikitnya terdapat 20 laporan yang telah diterima aparat penegak hukum.

Sejauh ini, dugaan praktik tersebut terungkap di beberapa daerah. Pertama di Batam, di mana polisi mengusut dugaan penjualan dua titik SPPG senilai Rp 400 juta. Kedua di Jawa Barat, dengan total kerugian yang ditaksir mencapai Rp 1,9 miliar dari 21 orang yang mengaku menjadi korban. Ketiga, kasus dugaan penipuan jual beli titik lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Terungkap, satu titik dijual dengan harga Rp 950 juta.

Berdasarkan hasil penelusuran dan bukti yang telah dikumpulkan, Badan Gizi Nasional menyimpulkan praktik jual beli SPPG tersebut dilakukan secara terorganisir. BGN menduga terdapat kelompok terstruktur yang terlibat di balik aksi penipuan tersebut.

Modus yang digunakan dalam kasus ini mirip dengan kejadian di sejumlah daerah lain. Pelaku mengaku memiliki relasi dengan pejabat atau orang dalam BGN. Mereka menggunakan foto sebagai bukti kedekatan.