DPR: Implementasi HAM Harus Nyata, Jangan Hanya Laporan Formal

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI Marinus Gea menekankan pentingnya implementasi program hak asasi manusia (HAM) yang lebih nyata dan menyentuh kebutuhan masyarakat. Marinus menilai isu HAM tidak boleh hanya berhenti pada pelaporan administratif, melainkan harus menjadi program yang benar-benar dirasakan masyarakat.

“Masalah HAM ini adalah bagian dari Astacita Presiden Prabowo. Karena itu, implementasinya harus nyata dan dirasakan masyarakat, bukan hanya menjadi laporan formal,” kata Marinus seperti dilansir Antara, Sabtu (23/5/2026).

Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama Kantor Wilayah Kementerian HAM Provinsi Banten, Kamis (21/5).

Ia menegaskan persoalan HAM merupakan bagian dari agenda prioritas nasional yang perlu dijalankan secara serius. Marinus mengingatkan pentingnya implementasi yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah.

Marinus juga menyoroti program sosialisasi terhadap 65 pelaku UMKM yang dipaparkan Kanwil KemenHAM Banten. Menurutnya, efektivitas program tersebut perlu ditinjau kembali mengingat Banten dikenal sebagai wilayah industri dengan dinamika ketenagakerjaan yang cukup kompleks.

Ia menilai isu perlindungan buruh dan hak pekerja seharusnya mendapat perhatian lebih besar dalam penguatan HAM di daerah.

“Banten ini daerah industri. Banyak persoalan buruh dan hak-hak pekerja yang harus menjadi perhatian. Jadi, program sosialisasi kepada UMKM perlu dilihat kembali sejauh mana dampaknya terhadap penguatan HAM di daerah,” ujarnya.

Selain itu, politikus PDIP tersebut mendorong agar Kanwil HAM dilibatkan sejak tahap penyusunan visi dan misi calon kepala daerah sehingga kebijakan yang lahir nantinya lebih selaras dengan nilai-nilai HAM.

“Ke depan harus dipikirkan mekanisme agar Kanwil HAM dapat dilibatkan sejak proses penyusunan visi-misi calon kepala daerah. Dengan begitu, ketika terpilih nanti, program kerja mereka sudah sejalan dengan nilai-nilai HAM,” tuturnya.