Bambang Pacul Minta Persoalan Papua Bisa Ditanyakan ke Gibran

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul mengatakan,penanganan berbagai persoalan di Papua menjadi tanggung jawab Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal itu disampaikannya saat menanggapi rangkaian peristiwa di Papua, mulai dari pembakaran pesawat PT Associated Mission Aviation (AMA) Air hingga insiden ibu hamil yang diduga terkena peluru nyasar.

"Papua kan wilayah otonomi khusus, partai diberlakukan secara khusus. Kekhususannya itu sesungguhnya dalam undang-undang sudah ada, itu menjadi tanggung jawab Wapres," kata Bambang Pacul di Kompleks Parleen Senayan, Jakarta, Rabu (7/7/2026). 

Adapun peraturan yang dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, khususnya pasal 68A ayat 2 yang berbunyi: 

Badan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1)terdiri atas seorang ketua dan beberapa oranganggota dengan susunan sebagai berikut:

a. Wakil Presiden sebagai Ketua;

b. menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan dalam negeri, menteri yangmenyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional,dan menteri yang menyelenggarakan urusanpemerintahan di bidang keuangan sebagaianggota; dan

c. 1 (satu) orang perwakilan dari setiap provinsi diProvinsi Papua sebagai anggota.

Peran Wakil Presiden dalam percepatan pembangunan Papua juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Dalam beleid disebutkan Wakil Presiden menjabat sebagai Ketua Badan Pengarah Papua.

Karena itu, Bambang Pacul menegaskan, Wapres seharusnya bisa menjawab berbagai persoalan hari ini di Papua.

"Jadi kalau hal-hal kayak begitu sebaiknya itu ditanyakan pada Wapres, undang-undangnya begitu bunyinya, otonomi khusus lagi," jelas pria yang duduk sebagai Wakil Ketua MPR ini.

"Saya tidak mengatakan Wapres harus lebih aktif, tapi bunyi undang-undangnya," sambungnya.