Pramono Bangun Jembatan Donat Dukuh Atas

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mencanangkan pembangunan Jembatan Donat atau Pedestrian Deck Dukuh Atas di Setiabudi, Jakarta Selatan, pada Minggu (21/6/2026). Pembangunan tersebut menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-499 Kota Jakarta.

Infrastruktur yang ditargetkan rampung pada akhir 2028 ini akan menghubungkan integrasi enam moda transportasi di ibu kota yakni MRT Jakarta, LRT Jabodebek, KRL Commuter Line, Kereta Bandara Soekarno-Hatta, Transjakarta, serta LRT Jakarta.

“Jakarta saat ini telah menjadi kota kedua dengan sistem transportasi publik terbaik di Asia Tenggara. Karena itu, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen terus meningkatkan kualitas layanan dan konektivitas antarmoda agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik,” kata Pramono.

Dia menyebut bahwa pedestrian deck Dukuh Atas itu akan menghadirkan perjalanan yang lebih mulus (seamless), sekaligus memangkas jarak dan waktu tempuh pengguna yang naik transportasi publik.

Selain menjadi jalur penghubung, nantinya pedestrian deck akan membentuk wajah baru kawasan Sudirman–Dukuh Atas yang lebih modern, ramah pejalan kaki, dan terintegrasi. Infrastruktur ini juga dirancang agar dapat diakses dengan aman dan nyaman oleh seluruh pengguna, termasuk penyandang disabilitas.

“Kehadirannya akan meningkatkan konektivitas, keselamatan, dan kenyamanan pejalan kaki, sekaligus memperkuat integrasi antarmoda transportasi publik. Pembangunan ini ditargetkan selesai pada akhir 2028,” jelas Pramono.

Dia berharap pembangunan tersebut juga turut menghidupkan ruang publik dan mendorong aktivitas ekonomi di sekitar kawasan Dukuh Atas.

Pramono menyampaikan bahwa selama masa konstruksi, proyek itu berpotensi menciptakan lapangan kerja. Setelah beroperasi, konektivitas yang semakin baik diharapkan meningkatkan daya tarik kawasan bagi pelaku usaha dan investor.

Pembangunan Pedestrian Deck Dukuh Atas juga membuka peluang penerapan skema pembiayaan kreatif (creative financing) melalui kolaborasi dengan sektor perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan berbagai pemangku kepentingan. Adapun pendekatan ini memungkinkan pembangunan proyek itu tidak hanya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Pramono, pola kolaboratif diperlukan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan publik.

“Saya berharap pembangunan ini dapat berjalan tepat waktu dengan tetap mengedepankan aspek keselamatan, aksesibilitas, dan kenyamanan pengguna,” tandasnya.