Pimpinan DPR Janji Cabut Status Tersangka 16 Mahasiswa Trisakti

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa menyatakan status tersangka terhadap 16 mahasiswa Universitas Trisakti yang terlibat aksi unjuk rasa akan dicabut dalam waktu sepekan. Pernyataan itu disampaikan usai pimpinan DPR menemui ribuan mahasiswa yang berunjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

“Sudah kami komunikasikan. Insya Allah dalam satu minggu ke depan status tersangka 16 mahasiswa Trisakti akan dicabut,” kata Saan dari atas mobil komando, Jumat malam.

Selain itu, Saan mengatakan dua mahasiswa Universitas Mercu Buana yang sempat diamankan polisi saat hendak mengikuti aksi juga akan dibebaskan pada malam ini.

Menurut Saan, kedua mahasiswa bernama Jeffri dan Habib diamankan karena kedapatan membawa bensin. Namun, setelah aksi selesai keduanya dijanjikan langsung dilepaskan.

Saan juga menyampaikan hasil komunikasi DPR dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) terkait tuntutan mahasiswa mengenai tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Menurut dia, BGN telah menyampaikan hasil evaluasi yang disebut menghasilkan potensi penghematan sekitar Rp 70 triliun dari perbaikan program.

“DPR siap memfasilitasi teman-teman mahasiswa berdialog langsung dengan Kepala BGN apabila masih ada hal yang ingin disampaikan,” ujarnya.

Tak hanya itu, DPR juga menghubungi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia terkait keluhan mahasiswa mengenai kelangkaan BBM bersubsidi di sejumlah daerah, termasuk kawasan Daan Mogot.

Saan mengatakan Menteri ESDM berjanji akan segera menindaklanjuti persoalan tersebut.

Selain isu BBM dan MBG, DPR juga berjanji meneruskan tuntutan mahasiswa terkait stabilitas ekonomi, stabilitas politik, nasib guru honorer, hingga persoalan supremasi sipil kepada pemerintah.

“Kami akan secepatnya menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan teman-teman mahasiswa kepada pihak terkait,” kata Saan.

Dalam aksi hari ini, mahasiswa mengusung Tritura atau tiga tuntutan rakyat. Mereka meminta pemerintah memulihkan kondisi ekonomi dan politik nasional, mengevaluasi pejabat yang dinilai tidak kompeten, serta mengembalikan supremasi sipil.

Wakil Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti, Muhammad Putra mengatakan, kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin berat akibat kenaikan harga kebutuhan pokok dan sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak tepat sasaran.

Mahasiswa juga meminta program Makan Bergizi Gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh. Menurut mereka, program tersebut sebaiknya dihentikan sementara sampai tata kelolanya diperbaiki.

“Program ini perlu dievaluasi total. Kalau belum siap, sebaiknya dihentikan sementara sampai sistemnya benar-benar dibenahi,” ujarnya.

Selain itu, massa menyoroti penempatan pejabat yang dinilai tidak sesuai kompetensi serta meminta pemerintah mengembalikan supremasi sipil dalam penyelenggaraan negara.

Putra mengatakan, apabila tuntutan tersebut tidak mendapat respons, mahasiswa akan kembali menggelar aksi dengan jumlah massa yang lebih besar setelah melakukan konsolidasi.

“Kami akan melihat perkembangannya dalam tiga bulan ke depan. Kalau tidak ada perubahan, kami akan kembali turun ke jalan,” tegasnya.