Pemprov DKI Jakarta Beri Insentif Pajak 50 Persen untuk Industri Film

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan keringanan pajak sebesar 50 persen untuk jasa kesenian, hiburan, dan tontonan film nasional sebagai bagian dari upaya menjadikan Jakarta sebagai kota sinema.

"Keringanan 50 persen tersebut dapat menjadi insentif bagi rumah produksi. Dengan demikian, rumah produksi diharapkan dapat lebih banyak memproduksi film," kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung di Jakarta, Minggu (21/6/2026).

Pramono menjelaskan, pengurangan pajak tersebut akan dikembalikan melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta untuk digunakan dalam pengembangan ekosistem perfilman, baik melalui pembangunan infrastruktur maupun program penguatan film nasional.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 531 Tahun 2026 tentang Pemberian Keringanan Pokok Pajak atas Jasa Kesenian, Hiburan, dan Tontonan Film Nasional.

Pramono mengatakan kebijakan itu diambil setelah pemerintah melakukan diskusi dengan asosiasi produser film dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

"Kami berharap insentif ini membuat insan perfilman, khususnya di Jakarta, semakin bersemangat menjadikan Jakarta sebagai kota sinema sekaligus pusat perfilman Republik Indonesia," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengatakan Pemprov DKI Jakarta berupaya menyederhanakan proses perizinan produksi film dan konten.

Langkah tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan jumlah produksi film di Jakarta, tetapi juga menjadi sarana promosi pariwisata serta memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Selain itu, melalui Jakarta Film Commission di bawah Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif serta PT Jakarta Tourisindo (Jakarta Experience Board) melalui Strategic Business Unit Perfilman, layanan Filming in Jakarta diyakini dapat mendukung kemudahan produksi film nasional maupun internasional.