Mendagri Luncurkan Program Bedah Rumah 22 Ribu Unit di Jayapura

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meninjau langsung pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kampung Mosso, Kecamatan Muara Tami, Kota Jayapura, Papua, Minggu (21/6/2026).

Kunjungan ini dilakukan guna memastikan program perumahan rakyat yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal, khususnya di wilayah Indonesia Timur.

Tito menjelaskan bahwa kehadirannya di Kampung Mosso menjadi penanda dimulainya proyek renovasi besar-besaran untuk hunian masyarakat di Bumi Cendrawasih.

"Jadi hari ini kita datang ke titik ini, simbol sebetulnya, simbol untuk melaunching kegiatan renovasi atau bedah rumah sebanyak 22.379 rumah di seluruh wilayah Tanah Papua dan khusus Provinsi Papua sebanyak 4.500 rumah," ujar Mendagri.

Mendagri menegaskan, program perumahan rakyat merupakan bentuk nyata kepedulian Presiden Prabowo terhadap masyarakat, terutama kelompok berpenghasilan rendah. Karena itu, ia mengajak seluruh kepala daerah untuk memberikan dukungan penuh agar manfaat dari program ini dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Mendagri didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti untuk berdialog langsung dengan dua warga penerima bantuan, yakni Jems Nufri dan Sem Nota Foa, yang telah lama bermukim di Kampung Mosso.

Saat meninjau kondisi tempat tinggal keduanya, Mendagri menilai bangunan tersebut memang sangat layak mendapatkan bantuan BSPS karena mengalami kerusakan berat, mulai dari dinding yang lapuk, fondasi kurang kokoh, hingga atap yang kerap bocor saat hujan.

Menurut Tito, tingginya angka rumah tidak layak huni di wilayah Tanah Papua menjadi alasan utama mengapa dukungan dari pemerintah pusat sangat krusial. Karakteristik anggaran daerah dinilai tidak akan mampu menutup seluruh kebutuhan perbaikan hunian warga.

"Kalau dihitung persentase yang selalu tertinggi di Papua Raya, satu dari tiga orang memiliki rumah yang tidak layak, 30 persen. Dan itu tidak akan mungkin diselesaikan oleh APBD karena APBD sudah fokusnya pada pendidikan, kesehatan, jalan, belanja pegawai," sambung Mendagri.

Ia menambahkan, keterlibatan aktif pemerintah pusat melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjadi langkah strategis untuk mempercepat penanganan masalah papan di daerah. Kehadiran program masif ini dinilai sebagai momentum berharga bagi kemajuan Papua.

"Itu sangat lompatan yang belum pernah ada sebelumnya, belum pernah. Sudah mari kepala daerah untuk dukung penuh," tandasnya.

Turut hadir mendampingi Mendagri dalam kegiatan tersebut antara lain Gubernur Papua Mathius D. Fakhiri, Wali Kota Jayapura Abisai Rollo, serta sejumlah pejabat terkait lainnya dari jajaran pemerintah daerah dan pusat.