Proyek Mangkrak Jakarta yang Mulai Dibenahi

Pramono mengawali penuntasan proyek mangkrak dengan menyelesaikan persoalan hukum dan administrasi.

Diterbitkan 01 Juli 2026, 10:35 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Satu per satu proyek yang lama menjadi simbol kebuntuan pembangunan di ibu kota kini mulai dibenahi Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung.

Tiang-tiang beton proyek monorel mangkrak yang selama puluhan tahun berdiri di Jalan HR Rasuna Said telah menghilang. Di sisi lain, lahan Rumah Sakit (RS) Sumber Waras yang bertahun-tahun tersandera persoalan hukum bersiap dibangun menjadi rumah sakit bertaraf internasional.

Sejak resmi menjabat sebagai orang nomor satu di DKI Jakarta pada 20 Februari 2025, Pramono beberapa kali memang kerap menegaskan keinginannya menuntaskan berbagai proyek strategis yang bertahun-tahun tertunda akibat persoalan hukum maupun administrasi.

“Kebijakan-kebijakan gubernur yang lama, yang tidak selesai, bismillah saya selesaikan,” kata Pramono dalam acara penandatanganan nota kesepahaman antara Pemprov DKI Jakarta dan Lemhannas RI, Rabu, 28 Januari 2026.

Pramono tak mulai dari nol, ia menyadari proyek-proyek tersebut tidak bisa diselesaikan hanya dengan melanjutkan pembangunan fisik. Hambatan utamanya justru berada pada aspek hukum, administrasi, hingga status aset yang belum tuntas.

Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) tersebut memilih membereskan persoalan hukumnya terlebih dahulu. Ia menggandeng sejumlah aparat penegak hukum, mulai dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta, hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan pendampingan hukum dan memastikan setiap langkah memiliki kepastian legal.

Pendekatan tersebut mulai menunjukkan hasil. Sejumlah proyek yang selama bertahun-tahun tak kunjung bergerak kini memasuki babak baru. Ada yang sudah selesai ditata ulang, ada pula yang bersiap memasuki tahap pembangunan.

 

Tiang Monorel Jalan HR Rasuna Said

Monorel Jakarta menjadi proyek pertama yang menunjukkan perubahan paling nyata. Tiang-tiang beton yang hampir dua dekade berdiri di sepanjang Jalan HR Rasuna Said akhirnya mulai dibongkar pada 14 Januari 2026.

Proyek monorel sendiri merupakan warisan rencana transportasi massal yang dimulai pada masa Gubernur Sutiyoso. Namun, proyek tersebut berhenti akibat persoalan investasi dan hukum hingga menyisakan ratusan tiang pancang yang selama bertahun-tahun menjadi pemandangan khas ibu kota.

Menurut Pramono, keputusan membongkar tiang monorel bukan diambil secara tergesa-gesa, melainkan melalui proses panjang yang melibatkan aparat penegak hukum.

“Secara khusus saya juga melaporkan kepada KPK supaya tidak ada permasalahan di kemudian hari,” ujar Pramono.

Sebanyak 109 tiang monorel yang membentang dari kawasan Stasiun LRT Setiabudi hingga Hotel Grand Melia, Jakarta Selatan, rampung dibongkar pada 24 Februari 2026.

Setelah pembongkaran selesai, Pemprov DKI melanjutkan penataan koridor Jalan HR Rasuna Said melalui peremajaan trotoar, taman, hingga ruang publik. Kawasan tersebut kini juga dimanfaatkan sebagai lokasi baru pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day.

 

Lahan RS Sumber Waras

Selain monorel, Pramono juga berhasil menuntaskan persoalan hukum yang selama sekitar 14 tahun menghambat pemanfaatan lahan RS Sumber Waras.

Selama bertahun-tahun, lahan tersebut tidak dapat dikembangkan akibat polemik pengadaan lahan yang kemudian bergulir menjadi proses hukum dan administrasi. Persoalan itu bahkan sempat menjadi sorotan nasional pada masa pemerintahan Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Setelah status hukumnya dinyatakan tuntas, Pemprov DKI memastikan pembangunan Rumah Sakit Internasional Sumber Waras akan dimulai melalui groundbreaking yang dijadwalkan pada Agustus 2026.

“Dan untuk selesai itu, tidak hanya selesai di KPK, di Kejaksaan, tapi juga harus selesai di BPK. Tapi alhamdulillah sekarang semuanya sudah selesai. Dan sekarang Sumber Waras sudah kami ratakan, sebentar lagi kita akan mulai pembangunan untuk Rumah Sakit Internasional Sumber Waras,” kata Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 29 Juni 2026.

Pramono mengakui penyelesaian persoalan lahan tersebut tidak lepas dari dukungan aparat penegak hukum, khususnya Kejati DKI Jakarta.

“Dalam banyak hal terbantu, ter-support oleh Bapak Kajati dan jajarannya,” ucapnya.

 

Percepatan LRT Velodrome-Manggarai

Tak hanya membereskan proyek yang lama tersendat akibat persoalan hukum, Pramono juga mempercepat penyelesaian sejumlah proyek strategis yang sempat mengalami keterlambatan. Salah satunya adalah pembangunan LRT Jakarta Fase 1B rute Velodrome-Manggarai.

Proyek tersebut sebelumnya ditargetkan selesai pada 2025 dan mulai beroperasi pada akhir tahun yang sama. Namun, target itu bergeser sehingga operasional dijadwalkan pada Agustus 2026.

“Pemerintah DKI Jakarta sudah memutuskan untuk LRT dari Velodrome sampai Manggarai yang mudah-mudahan akan diresmikan pada Agustus ini. Nilai investasinya Rp12,5 triliun dengan 11 stasiun,” kata Pramono.

Tak berhenti di Manggarai, jalur tersebut juga akan diperpanjang hingga Dukuh Atas setelah Pemprov DKI memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat.

“Kami sudah memutuskan atas izin pemerintah pusat untuk melanjutkan monorel dari Manggarai sampai dengan Dukuh Atas,” ujar Pramono.

Menurut dia, perpanjangan jalur tersebut akan memperkuat integrasi transportasi publik Jakarta. Dengan tersambungnya lintasan hingga Dukuh Atas, konektivitas antarmoda ditargetkan mampu menjangkau lebih dari 95 persen jaringan transportasi massal di ibu kota.