Golkar Soroti 8 Prioritas Prabowo dalam Pidato Kenegaraan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR M. Sarmuji menyoroti rangkaian pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD, termasuk penyampaian Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan, Jumat (14/8/2026).

Sarmuji menilai secara keseluruhan pidato Presiden yang memuat delapan program kerja prioritas nasional—mulai dari kedaulatan pangan, kemandirian energi dan air, pendidikan, kesehatan, hilirisasi dan industrialisasi, infrastruktur dan perumahan, hingga penurunan kemiskinan—sekaligus menegaskan sejumlah langkah transformasi lanjutan, mencerminkan peta jalan pembangunan yang terarah bagi bangsa.

“Pidato Presiden hari ini memberi arah yang jelas ke mana Indonesia akan menuju. Presiden meyakinkan kita bahwa setiap langkah pembangunan yang dirancang dalam RAPBN 2027 ini adalah langkah nyata yang mendekatkan bangsa kita pada cita-cita kemerdekaan,” kata Sarmuji.

Menurut Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu, kekuatan pidato Presiden Prabowo bukan hanya pada penetapan arah kebijakan, melainkan juga pada penjelasan konkret mengenai cara mencapainya. Ia mencontohkan langkah konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah yang berhasil menekan harga Layar Pintar Interaktif (IFP) dari sekitar Rp 150 juta menjadi Rp 26 juta per unit tanpa mengurangi volume maupun kualitas barang.

“Ini contoh nyata bagaimana efisiensi bisa dilakukan bukan dengan memotong manfaat untuk rakyat, tapi dengan membenahi cara kerja pemerintah. Presiden tidak hanya bicara soal apa yang ingin dicapai, tapi juga menunjukkan bagaimana caranya,” ujarnya.

Sarmuji juga mengapresiasi komitmen Presiden dalam meningkatkan akses dan mutu pendidikan, terutama bagi warga yang tidak mampu, seperti program Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda.

Ia menyebut capaian 93 sekolah rakyat permanen dan 182 sekolah rakyat rintisan, serta ratusan mahasiswa yang telah dikirim ke kampus-kampus terbaik dunia melalui Beasiswa Garuda, sebagai langkah nyata memutus lingkaran kemiskinan antargenerasi.

“Hanya dengan pendidikan sebuah bangsa bisa mengalami lompatan. Sekolah Rakyat dan Beasiswa Garuda menunjukkan negara hadir memastikan anak-anak dari keluarga tidak mampu tetap memiliki kesempatan meraih pendidikan terbaik, bahkan hingga ke perguruan tinggi dunia,” kata Sarmuji.

Sarmuji juga menyoroti rencana pembentukan bursa mineral dan komoditas strategis yang disampaikan Presiden dalam pidatonya sebagai bagian dari agenda memperkuat kedaulatan ekonomi nasional. Fraksi Partai Golkar, kata dia, mendukung penuh langkah ini.

“Kita harus membangun bursa komoditas agar Indonesia bisa menentukan sendiri harga komoditas unggulannya. Selama ini kita menjadi produsen besar dunia untuk berbagai komoditas strategis, tetapi harganya justru ditentukan di luar negeri. Dengan bursa komoditas, kita bisa menciptakan nilai tambah, menjaga kestabilan harga, dan pada akhirnya berimplikasi langsung pada pendapatan negara dan kemakmuran rakyat,” tegasnya.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana pembentukan lembaga baru yang bertugas mengawal seluruh belanja negara secara satu pintu. Langkah strategis ini diambil sebagai upaya tegas pemerintah dalam menekan praktik penggelembungan anggaran (mark-up) dan kebocoran uang negara.

Prabowo menyoroti pentingnya pembenahan mendasar pada sistem belanja pemerintah. Ia menegaskan, segala bentuk praktik penyimpangan maupun manipulasi anggaran harus diberantas hingga ke akar-akarnya.

"Sudah saya sampaikan, kita akan membentuk satu lembaga yang mengonsolidasikan seluruh pembelanjaan pemerintah dalam satu pintu," ujar Prabowo saat menyampaikan Pidato Pengantar RAPBN 2027 pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Jumat (14/8/2026). 

Presiden menerangkan bahwa aksi bersih-bersih tata kelola belanja negara ini tidak boleh hanya berhenti di tingkat pusat, melainkan wajib diterapkan secara konsisten di seluruh lini tingkatan pemerintahan.

"Pemerintah di semua tingkatan, tidak hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah, provinsi, kabupaten/kota, hingga pemerintah desa harus bersama-sama menghilangkan praktik korupsi, penipuan, serta penggelembungan dalam pembelanjaan," tegasnya.

Ia pun kembali memeringatkan seluruh jajarannya agar senantiasa mengedepankan efisiensi dalam mengelola uang rakyat. "Pemerintah harus jauh lebih efisien di semua tingkatan. Kita harus memangkas seluruh pengeluaran yang tidak efisien," pungkas Kepala Negara.

Presiden Prabowo Subianto mengumumkan pemerintah akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis sebagai tahap lanjutan kebijakan ekspor satu pintu. Bursa tersebut ditargetkan mulai beroperasi pada 1 Januari 2027 dan berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pengumuman itu disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo mengatakan Indonesia selama puluhan tahun menjadi salah satu produsen terbesar dunia untuk berbagai komoditas strategis seperti kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, emas, kopi, dan karet. Namun, harga komoditas tersebut kerap ditentukan di bursa luar negeri.

“Pemerintah yang saya pimpin akan segera mengoperasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 1 Januari 2027,” ujar Prabowo.

Ia menambahkan, pemerintah menargetkan ketentuan penyelenggaraan bursa tersebut dibahas bersama DPR RI dan diterbitkan paling lambat 17 September 2026.

Melalui kebijakan ini, pemerintah ingin membangun Indonesia Reference Price (Harga Referensi Indonesia) untuk komoditas ekspor utama nasional. Menurut Prabowo, bursa tersebut diharapkan menciptakan pasar yang lebih dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia, sekaligus mempertemukan produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dalam satu sistem yang diawasi secara resmi.

Prabowo menegaskan Indonesia tidak boleh terus-menerus hanya menjadi penghasil komoditas tanpa memiliki pengaruh dalam penentuan harga global.