Profil I Made Agus Prasatya, Dirgakkum Baru Korlantas Polri

Liputan6.com, Jakarta - Kombes Pol I Made Agus Prasatya resmi mengemban jabatan sebagai Direktur Penegakan Hukum (Dirgakkum) Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri. Perwira menengah Polri ini dikenal memiliki rekam jejak panjang di bidang lalu lintas, termasuk berperan dalam reformasi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tilang yang lebih transparan dan akuntabel.

Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1998 itu melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), kemudian meraih gelar magister dari Universitas Gadjah Mada pada 2007. Pada 2023, ia menyelesaikan pendidikan doktoralnya di Universitas Brawijaya.

Karier Agus Prasatya di bidang lalu lintas telah dimulai sejak awal masa dinasnya. Pada tahun 2000, ia dipercaya menjabat sebagai Kanit III Satlantas Polres Kota Yogyakarta. Pengalaman dan dedikasinya di bidang lalu lintas terus mengantarkannya ke berbagai posisi strategis hingga menjabat sebagai Kabagrenmin Korlantas Polri pada 2024.

Dua tahun berselang, Agus mendapat amanah baru sebagai Dirgakkum Korlantas Polri. Selama bertugas, ia dikenal konsisten mendorong pembenahan sistem pengelolaan dana tilang agar lebih kolaboratif, transparan, dan memberikan manfaat optimal bagi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

Kombes I Made Agus Prasatya menggantikan Brigjen Pol Faizal sebagai Dirgakkum Korlantas Polri. Serah terima jabatan (sertijab) dipimpin langsung oleh Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho di Aula Madelu Korlantas Polri, Jakarta, Kamis (11/6/2026).

Dalam amanatnya, Kakorlantas menegaskan bahwa Direktorat Penegakan Hukum memiliki peran strategis dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas. Karena itu, seluruh jajaran diminta mengedepankan pendekatan yang humanis, profesional, dan transparan dalam setiap pelaksanaan tugas.

Irjen Agus juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi melalui sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) sebagai instrumen utama penegakan hukum lalu lintas modern yang akuntabel dan berkeadilan. Menurutnya, optimalisasi ETLE harus terus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap Polri.

"Penegakan hukum lalu lintas harus dilaksanakan secara humanis, transparan, dan profesional. Optimalisasi ETLE menjadi salah satu langkah penting untuk mewujudkan penegakan hukum yang objektif, mengurangi potensi pelanggaran prosedur, serta memberikan kepastian hukum kepada masyarakat," tegas Kakorlantas.

Sementara itu, Kombes I Made Agus Prasatya menegaskan komitmennya untuk melanjutkan sekaligus meningkatkan berbagai program penegakan hukum lalu lintas yang telah berjalan. Menurutnya, seluruh pelayanan akan terus diarahkan pada prinsip humanis, berkeadilan, dan berorientasi pada pelayanan publik.

"Kami berkomitmen meningkatkan pelayanan penegakan hukum yang humanis dan berkeadilan. Optimalisasi ETLE di seluruh Indonesia akan menjadi prioritas, tidak hanya untuk meningkatkan kepatuhan dan keselamatan berlalu lintas, tetapi juga sebagai bagian dari upaya mendukung peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara akuntabel dan transparan," ujar Agus Prasatya.