DPR Dapat Laporan Barcode BBM Bersubsidi Pelaku Usaha Tiba-Tiba Terblokir

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini mengaku menerima laporan dari sejumlah daerah terkait pelaku usaha kesulitan memperoleh bahan bakar setelah barcode BBM subsidi mereka diblokir secara tiba-tiba.

“Di lapangan banyak pelaku usaha yang tiba-tiba kehilangan akses terhadap BBM bersubsidi karena barcode mereka diblokir. Ini bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyangkut keberlangsungan usaha dan aktivitas ekonomi rakyat,” ujar Novita di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta dikutip Kamis (11/6/2026).

Menurut politikus Fraksi PDI Perjuangan itu, kebijakan yang tidak disertai sosialisasi dan mekanisme komunikasi yang jelas berpotensi berdampak langsung terhadap kelangsungan usaha, terutama di sektor logistik, transportasi, dan industri kecil yang masih bergantung pada BBM bersubsidi.

Ia menilai pemerintah perlu membangun sistem komunikasi publik yang terbuka dan terintegrasi agar setiap perubahan kebijakan energi dapat diketahui lebih awal oleh masyarakat dan pelaku usaha. Dengan demikian, kebijakan yang diterapkan tidak menimbulkan kebingungan dan gangguan terhadap aktivitas produksi maupun distribusi.

Selain itu, Novita juga menyoroti lemahnya koordinasi lintas kementerian menjadi akar persoalan kebijakan energi dan industri di lapangan.

“Jangan sampai pelaku industri menjadi korban ego sektoral antar lembaga. Negara harus hadir dengan kebijakan yang terkoordinasi, jelas, dan memberikan kepastian bagi dunia usaha,” tegasnya.

Novita berharap pemerintah segera memperkuat koordinasi lintas sektor guna menjamin akses energi bagi pelaku usaha sekaligus menjaga stabilitas aktivitas ekonomi nasional di tengah tantangan sektor industri dan logistik.