Polisi Sebut Ada Kelompok yang Mau Menyusup Demo Besar Jakarta

Liputan6.com, Jakarta - Polda Metro Jaya mengaku telah mengidentifikasi sejumlah kelompok yang diduga akan menyusup dan menunggangi demo besar aksi mahasiswa di Jakarta, hari ini, Jumat (12/6/2026).

Kelompok tersebut berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan personel dari Satgas Penegakan Hukum (Gakkum) telah disebar di sejumlah titik guna memantau pergerakan kelompok-kelompok yang sudah teridentifikasi tersebut.

"Satgas Penegakan Hukum Polda Metro Jaya sudah mengidentifikasi kelompok-kelompok tertentu yang akan mencoba bergabung dan mendompleng aksi untuk membuat kegiatan lain yang dapat mengganggu Kamtibmas," kata Budi kepada wartawan, Jumat (12/6/2026).

Budi mengatakan, petugas di lapangan akan melakukan pengawasan secara ketat terhadap kelompok yang dicurigai hendak memanfaatkan aksi penyampaian pendapat untuk kepentingan lain.

Budi menegaskan polisi tidak akan ragu mengambil tindakan apabila menemukan pihak-pihak yang membawa barang berbahaya atau berpotensi menimbulkan kerusuhan.

"Apabila ditemukan membawa barang-barang yang tujuannya membuat gangguan Kamtibmas, kami akan melakukan tindakan tegas," tegasnya.

Dia juga mengingatkan peserta aksi agar tidak terpancing provokasi dari pihak luar yang berupaya menunggangi demonstrasi.

Di sisi lain, Budi memastikan aktivitas masyarakat tetap berjalan normal meski ada aksi mahasiswa di sejumlah titik ibu kota.

"Kami menjamin aktivitas masyarakat tetap berjalan seperti biasa. Untuk arus lalu lintas akan kami atur, dan apabila ada rekayasa lalu lintas sifatnya situasional," ujar Budi.

Untuk mengawal aksi tersebut, Polda Metro Jaya menerjunkan 6.088 personel gabungan TNI dan Polri yang disebar di kawasan DPR/MPR RI, Bundaran HI, Patung Kuda, hingga Cikini Raya.

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) telah bertolak menuju Jakarta yang sebelumnya berkumpul di lapangan FISIP UI. Nantinya, BEM UI akan bergabung dengan perwakilan mahasiswa dari sejumlah universitas di wilayah Jabodetabek.

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengatakan, BEM UI kembali turun untuk melakukan aksi lanjutan terhadap Pemerintah. Menurutnya, sejumlah kebijakan pemerintah membuat ekonomi hanya tumbuh di atas kertas, namun di meja makan rakyat, tidak ada yang berubah.

"Harga beras naik, lapangan kerja menyempit, rakyat sekarat dihajar pajak. Pemerintah sibuk memoles citra sambil membagi proyek kepada kroni," ujar Athof, Jumat (12/6/2026).

Dia menjelaskan, aksi BEM UI memprotes kebijakan pemerintah bukan persoalan perbedaan politik. Menurut Athof, aksi BEM UI merupakan murni perjuangan untuk membela rakyat yang selama ini masih dirugikan dengan kebijakan pemerintah.

"Kami sudah memberikan kesempatan dan waktu, sudah terlalu lama dan kritik lewat data sudah disampaikan dan selalu diabaikan," ucap dia.

Soroti Kebijakan Pemerintah

Menurut Athof, BEM UI turut menyoroti kebijakan pajak UMKM melalui PP 20/2026 yang seakan mencekik rakyat. Namun pada sisi lain, Pemerintah membatalkan royalti mineral dan batubara (minerba) untuk oligarki.

"Saat generasi muda melamar kerja tanpa kepastian, anggaran negara bocor ke program yang tak jelas hasilnya," ucap dia.

BEM UI turut menyoroti adanya pergerakan militerisme yang mulai masuk ke dalam perguruan tinggi. Athof memandang, perguruan tinggi merupakan ruang berpikir bebas untuk memperhatikan sejumlah kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

"Saat kampus seharusnya jadi ruang berpikir bebas, militerisme justru sengaja disusupkan ke dalamnya," terang Athof.

"Kontrak sosial antara negara dan rakyat itu yang sedang dirobek, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Semua itu lah yang membuat kami harus turun ke jalan," sambung Athof.