Rupiah Tembus Rp17.400, Menkeu Purbaya Tetap Optimistis Ekonomi Tumbuh

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan optimisme di tengah melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS).

Dia menilai fondasi ekonomi yang kuat dapat memperbaiki nilai tukar rupiah terhadap dollar AS yang menyentuh Rp17.400.

"Kalau saya pikir sih gini, dengan fondasi ekonomi yang bagus, enggak terlalu sulit memperbaiki nilai tukar," jelas Purbaya ke wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/5/2026).

Kendati begitu, Purbaya menuturkan memperbaiki nilai tukar rupiah bukan tugas Kementerian Keuangan. Dia menyebut hal tersebut merupakan urusan dan kewenangan Bank Indonesia (BI).

"Tapi itu bukan kerjaan saya, kerjaan Bank Sentral. Nanti Bank Sentral akan menjelaskan gimana cara memperbaikinya," ujarnya.

Purbaya mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional kuartal I tahun 2026 meningkat menjadi 5,61 persen, dari sebelumnya 5,39 persen. Dia meyakini pertumbuhan ekonomi nasional bisa menembus 6 persen.

"Ya kita dorong ke sana (6 persen)," ucap Purbaya.

Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah arahan kepada Bank Indonesia guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tekanan global. 

Gubernur BI, Perry Warjiyo menjelaskan, langkah-langkah ini menjadi bagian dari penguatan kebijakan moneter yang dikombinasikan dengan koordinasi erat bersama otoritas fiskal.

“Pak Presiden dan kemudian memberikan suatu penguatan-penguatan. Tujuh langkah penting yang ditempuh Bank Indonesia. Untuk membuat rupiah kuat, membuat rupiah itu stabil ke depan,” katanya di  Istana Negara, disiarkan daring melalui Youtube @SekretariatPresiden, Selasa (5/5/2026).

Langkah pertama yang ditekankan adalah intervensi pasar secara agresif dan terukur. BI akan terus masuk ke pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Intervensi dilakukan melalui transaksi spot, domestic non-deliverable forward (DNDF), hingga intervensi di pasar offshore seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Menurut Perry, cadangan devisa Indonesia dinilai cukup untuk menopang langkah stabilisasi ini.

Kedua, BI fokus menjaga aliran modal asing tetap masuk. Di tengah tekanan outflow dari Surat Berharga Negara (SBN) dan pasar saham, instrumen seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) didorong untuk menarik kembali dana asing. Koordinasi dengan Kementerian Keuangan disebut berhasil menjaga arus portofolio tetap positif secara tahunan.

Langkah ketiga adalah pembelian SBN di pasar sekunder. Hingga saat ini, BI telah menyerap SBN senilai Rp123,1 triliun. Kebijakan ini ditempuh untuk menjaga stabilitas pasar obligasi sekaligus memperkuat nilai tukar. Pemerintah juga membuka opsi buyback sebagai bagian dari strategi bersama fiskal dan moneter.

“Kami sudah membeli SBN dari pasar sekunder year to date adalah Rp123,1 triliun dan kami akan melakukan koordinasi termasuk nanti Pak Menteri Keuangan bisa melakukan masalah buyback dan sebagainya. Koordinasi sangat keren antara fiskal dan moneter,” ungkapnya.

Keempat, BI memastikan likuiditas perbankan tetap longgar. Hal ini tercermin dari pertumbuhan uang primer yang mencapai 14,1 persen. Kondisi likuiditas yang memadai diharapkan mampu meredam gejolak di pasar keuangan domestik.

Langkah kelima adalah pembatasan pembelian dolar AS tanpa underlying transaksi. Batas pembelian diturunkan dari 100 ribu dolar AS menjadi 50 ribu dolar AS per orang per bulan. Kebijakan ini diambil untuk menekan spekulasi di pasar valas domestik.

Selain itu, BI juga mendorong penggunaan mata uang lokal dalam transaksi. Pasar yuan-rupiah domestik mulai berkembang sebagai bagian dari diversifikasi, sehingga ketergantungan terhadap dolar AS bisa dikurangi.

“Sehingga itu mengurangi atau melakukan diversifikasi dari dolar,” jelasnya.

Langkah keenam menyasar penguatan intervensi di pasar offshore melalui instrumen non-deliverable forward (NDF). BI kini juga mengizinkan bank domestik ikut berpartisipasi di pasar tersebut, sehingga suplai valas meningkat dan stabilitas rupiah lebih terjaga.

Terakhir, pengawasan diperketat. BI bersama Otoritas Jasa Keuangan meningkatkan monitoring terhadap perbankan dan korporasi, terutama yang memiliki kebutuhan dolar tinggi. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan stabilitas sistem keuangan tetap terjaga di tengah dinamika global.

“Peningkatan pengawasan kepada bank-bank dan korporasi. Yang terutama kami lihat bank-bank korporasi yang aktivitas pembelian dolarnya tinggi,” tandasnya. 

Ketua Umum Apindo, Shinta Kamdani, menyoroti bahwa kondisi ini menciptakan tekanan ganda bagi pelaku usaha. Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi secara makro masih terlihat solid, namun di sisi lain biaya operasional terus meningkat akibat depresiasi rupiah.

Sejak awal tahun, rupiah sudah menunjukkan tren pelemahan, dari kisaran Rp 16.800 per dolar AS di Januari hingga mendekati Rp 17.000 pada akhir kuartal I-2026. Kini, tekanan semakin kuat dengan kurs yang telah mencapai sekitar Rp 17.400.

"Di sisi lain, tekanan terhadap nilai tukar rupiah sudah mulai terlihat sejak awal tahun, di mana rupiah sudah berada di kisaran Rp16.800 di awal januari hingga mendekati level psikologis Rp17.000 di akhir kuartal I, sebelum kemudian terus melemah hingga kini menyentuh sekitar Rp17.400 per dolar AS," kata Shinta kepada Liputan6.com, Selasa 95/5/2026).

Menurutnya, bagi sektor usaha yang bergantung pada impor bahan baku, kondisi ini berdampak langsung pada kenaikan cost of goods sold. Harga bahan baku yang lebih mahal membuat beban produksi meningkat signifikan.

Situasi ini memaksa banyak pelaku usaha untuk melakukan efisiensi, bahkan menahan ekspansi bisnis guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan.

"Bagi sektor-sektor yang sangat bergantung pada impor bahan baku, depresiasi rupiah secara langsung meningkatkan cost of goods sold, menekan margin, dan dalam banyak kasus membatasi kemampuan ekspansi usaha," ujarnya.

Meski secara tahunan ekonomi tumbuh kuat, kondisi di lapangan menunjukkan dinamika yang berbeda. Secara kuartalan, ekonomi Indonesia justru mengalami kontraksi sebesar -0,77%, disertai kontraksi sektor manufaktur sebesar -1,01%.

Hal ini memperkuat pandangan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mencerminkan kondisi sektor riil. Dunia usaha pun menghadapi apa yang disebut sebagai tekanan dari dua sisi pertumbuhan yang belum merata dan biaya yang terus meningkat.

"Jadi, meskipun secara makro kita melihat angka pertumbuhan yang solid, di tingkat mikro banyak pelaku usaha masih berada dalam fase margin compression," pungkasnya.