Pemerintah Prioritaskan MBG untuk Wilayah 3T dan Daerah Stunting

Selain mempercepat penguatan SPPG di wilayah 3T, pemerintah juga memprioritaskan daerah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat Program MBG lebih tepat sasaran.

Diterbitkan 06 Agustus 2026, 17:39 WIB
Share
Copy Link
Batalkan

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah memprioritaskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Selain itu, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita menjadi kelompok sasaran utama dalam percepatan implementasi program tersebut.

Keputusan itu diambil dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) Tingkat Menteri yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Kamis (6/8/2026).

Zulkifli mengatakan pemerintah menargetkan penguatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah 3T, khususnya Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), dan Maluku, dapat segera diselesaikan dalam waktu dekat.

"Kami tadi sudah menyelesaikan, sudah rapat hari ini memutuskan [pendataan] yang 3T akan selesai dalam minggu ini, karena minggu lalu kita rapat satu bulan," kata Zulkifli.

Selain mempercepat penguatan SPPG di wilayah 3T, pemerintah juga memprioritaskan daerah dengan angka stunting yang masih tinggi agar manfaat Program MBG lebih tepat sasaran.

Menurut Zulkifli, fokus berikutnya adalah memastikan kelompok yang paling membutuhkan, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, menjadi penerima manfaat utama program.

"Semua akan diselesaikan dengan baik, yang adil ya bagi semua pihak. Jadi tidak usah khawatir," ujarnya.

 

Dukungan Mendagri Prioritaskan Wilayah 3T

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendukung kebijakan pemerintah yang memprioritaskan wilayah 3T dan kelompok rentan dalam pelaksanaan Program MBG.

Menurut Tito, masyarakat di wilayah tersebut merupakan kelompok yang paling membutuhkan perhatian pemerintah.

"Mereka betul-betul membutuhkan dan mereka yang patutnya berbicara, membela hak," tandasnya.

Ia menambahkan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri siap mendukung proses pendataan penerima manfaat agar pelaksanaan Program MBG lebih akurat dan tepat sasaran.

Rakortas tersebut juga dihadiri Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti, Menteri PANRB Rini Widyantini, serta sejumlah pejabat kementerian dan lembaga terkait.