Khofifah Ungkap Rencana KRL Aglomerasi Surabaya, Begini Tahapannya

Liputan6.com, Jakarta - Wilayah Surabaya, Jawa Timur (Jatim) bakal memiliki transportasi Kereta Rel Listrik (KRL) untuk wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya (aglomerasi). Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Menurut Khofifah, Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) kini tengah mematangkan rencana pengoperasian KRL aglomerasi tersebut.

Dia menjelaskan, fokus awal pembangunan akan dimulai dari wilayah Kota Surabaya sebelum akhirnya menjangkau daerah penyangga dalam cakupan aglomerasi Surabaya atau Gerbangkertosusila.

"Ini prosesnya lama dan akan kita lakukan step by step. Kita bikin untuk wilayah Surabaya dulu, nanti aglomerasi Surabaya. Harapannya begitu," ujar Khofifah ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu 19 Agustus 2026.

Dia mengatakan, saat ini tengah dilakukan proses asesmen yang mendalam. Khofifah menilai, keberhasilan proyek tersebut bergantung pada hasil studi teknis serta ketersediaan anggaran.

"Mudah-mudahan uangnya cukup, asesmennya visible, dan terus bisa membantu penguatan public transportation di Jawa Timur termasuk Surabaya aglomerasi. Mudah-mudahan Januari 2027 (hasil asesmen)," ucap Khofifah.

Di sisi lain, Khofifah menyebut tak hanya fokus pada jalur darat melalui kereta api, tetapi juga penguatan konektivitas laut, khususnya di jalur penyeberangan Ketapang (Banyuwangi) menuju Gilimanuk (Bali).

"Kan harus dua-duanya. Jadi kalau misalnya ada berapa titik di Ketapang maka ada berapa titik pula di Gilimanuk," kata dia.

Namun, Khofifah mengaku ada tantangan teknis di wilayah Gilimanuk. Hal itu karena adanya area yang merupakan tempat peribadatan, sehingga mengharuskan adanya pergeseran titik pelabuhan.

"Sedang dikonsolidasikan karena di Gilimanuk ada daerah yang ternyata itu menjadi tempat peribadatan sehingga harus diambil area agak ke kiri, kira-kira butuh tambahan 4 jam kalau dari Ketapang," ucap Khofifah.

"Tapi sudah opsi-opsi itu sudah disiapkan. Jadi laut dia jalan, kemudian yang kereta juga jalan," jelas Khofifah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menunggu pemerintah pusat untuk merealisasikan dana tunda salur milik Pemerintah Provinsi (Pemprov) sebesar Rp 1,3 triliun.

"Kita berharap bahwa yang Rp 1,3 triliun itu bisa direalisasikan," ujar Khofifah ditemui di Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rabu 19 Agustus 2026.

Menurut dia, dana tunda salur milik Pemprov sebesar Rp 1,3 triliun itu sangat dibutuhkan untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebesar Rp 276 miliar.

"Karena kami ada untuk TPG, Tunjangan Profesi Guru Rp 276 miliar. Untuk TPG itu harapan kita bahwa itu bisa kita penuhi paling telat akhir Oktober," terang Khofifah.

Namun menurut dia, Pemprov Jawa Timur telah menerima bantuan fiskal Rp 19 miliar dari pemerintah pusat guna meredam tekanan keuangan daerah. Meski begitu, Khofifah mengatakan, nominal tersebut belum cukup untuk menutupi total beban pembiayaan Pemprov.

"Ada Rp 19 miliar, tetapi ada dari salur ke Jatim yang masih kurang Rp 1,3 triliun," ucap dia.

Menurut Khofifah, guna menyiasati keterbatasan transfer pusat, dirinya berupaya mengoptimalkan seluruh potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dia pun mengambil langkah strategis dengan menjalankan penyesuaian anggaran secara mandiri tanpa menambah beban ekonomi kepada warga.

"Saya enggak pernah cerita PAD. Pokoknya kami maksimalkan," kata Khofifah.

Dia menjelaskan, setiap celah kekurangan dana transfer pusat akan diupayakan melalui skema penyesuaian internal tepat sasaran. Mantan Menteri Sosial ini memastikan kebijakan fiskal yang diambil tetap mengedepankan kepentingan rakyat kecil di Jawa Timur.

"PAD-nya, kami coba maksimalkan tanpa menambah beban masyarakat, itu penting," jelas Khofifah.