Waketum PAN soal Parliamentary Threshold: Harus Ada Konsensus Parpol

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum PAN Eddy Soeparno belum menyebut sikap partainya terkait usulan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) menjadi 5 persen.

Eddy mengatakan, pembahasan parliamentary threshold harus dilakukan melalui musyawarah mufakat antarpartai politik. Menurut dia, angka yang nantinya disepakati harus menjadi keputusan bersama.

“Pembahasan mengenai PT itu adalah pembahasan di antara partai-partai politik. Kita maunya bahwa pembahasan itu dilaksanakan dengan sebuah konsensus, syukur-syukur konsensusnya itu bulat,” ujar Eddy di Kompleks MPR/DPR RI, Jakarta, Kamis (17/9/2026).

Dia menyebut masih terdapat pandangan berbeda di antara partai politik, baik terkait kenaikan maupun penurunan ambang batas parlemen.

“Apakah itu ada kenaikan, ada penurunan, dan lain-lain, apa pun itu dibahas secara musyawarah mufakat di antara teman-teman partai politik,” katanya.

Eddy juga belum bersedia mengungkap angka definitif parliamentary threshold. Dia menyerahkan pengumuman tersebut kepada para ketua umum partai politik.

“Angka definitif, saya belum bisa sebutkan. Saya pikir itu adalah hal yang nanti biarlah para ketua umum parpol yang kemudian akan menyampaikan hal tersebut,” ucapnya.

Saat ditanya mengenai angka 5 persen, Eddy mengatakan PAN akan menghormati keputusan yang dicapai dalam forum pimpinan partai politik, sepanjang melalui pembahasan yang menyeluruh.

“Apapun yang nanti akan diputuskan di forum para pimpinan parpol, tentu itu adalah keputusan yang dicapai yang terbaik untuk partai-partai politik semua,” ujarnya.

Dia menambahkan, angka parliamentary threshold berapa pun harus diputuskan melalui diskusi panjang dan mendalam.

“Kesepakatannya berapa pun angkanya, sepanjang itu melalui proses diskusi yang panjang, menyeluruh, dan mendalam di antara pimpinan parpol, tentu itu adalah pilihan terbaik,” katanya.

Mengenai potensi bertambahnya suara pemilih yang tidak terakomodasi jika parliamentary threshold dinaikkan, Eddy mengatakan persoalan tersebut juga harus dibahas bersama.

“Masalah suara terbuang ini juga nanti akan dibahas bersama-sama. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mendapatkan pemilu yang berkualitas,” tuturnya.

Menurut Eddy, kualitas pemilu tidak hanya ditentukan oleh besaran parliamentary threshold. Persoalan pelanggaran pemilu dan politik uang juga harus menjadi perhatian.

“Dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi di pemilu sebelumnya, misalkan saja pelanggaran-pelanggaran pemilu, termasuk juga permasalahan money politics yang besar, saya pikir itu jangan sampai kita kesampingkan hanya karena kita menatap kepada masalah parliamentary threshold saja,” katanya.

Eddy menegaskan, pembahasan revisi UU Pemilu harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. “Jadi hal-hal lain saya kira juga perlu kita fokuskan. Ujung-ujungnya bagaimana kualitas pemilu kita itu bisa ditingkatkan,” tandasnya.