Sekjen PDIP Tawarkan Lima Agenda Perkuat Demokrasi

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyoroti kemunduran demokrasi dan mengingatkan ancaman populisme otoriter yang berkembang di berbagai negara.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi pembicara dalam acara CALD Conference on Democratic Resilience in Southeast and East Asia sekaligus 9th CALD Party Management Workshop di Karaton Ballroom, Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, Jumat (4/9/2026).

Menurut Hasto, populisme otoriter kerap menggunakan bahasa dan sentimen kerakyatan untuk memperoleh dukungan publik.

Namun, dalam praktik kekuasaan, fenomena tersebut justru berpotensi melemahkan institusi demokrasi, menekan kebebasan pers, serta menjauhkan penegakan hukum dari rasa keadilan.

Dalam konteks Indonesia, Hasto secara khusus menyoroti dinamika demokrasi yang berkembang, termasuk pelaksanaan Pemilu 2024. Ia menilai perkembangan tersebut perlu menjadi perhatian dalam upaya memperkuat ketahanan demokrasi di Indonesia.

"Apa yang terjadi pada Pemilu 2024 di Indonesia adalah puncak kemenangan bagi populisme otoriter yang dibangun secara bertahap, khususnya sejak periode kedua Jokowi. Norma-norma demokrasi dilanggar, masyarakat sipil diperlemah, dan demokrasi mengalami kemunduran," ungkap dia.

Mengutip pemikiran Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt dalam buku How Democracies Die, Hasto mengatakan kemunduran demokrasi dapat terjadi ketika partai politik gagal menjalankan perannya sebagai penjaga gerbang demokrasi.

Menurutnya, kondisi tersebut berisiko mendorong konsentrasi kekuasaan sekaligus membuatnya semakin tersandera oleh kepentingan oligarki.

"Kita sedih dengan realitas ini, namun ini adalah kritik bagi kita semua untuk memastikan demokrasi bekerja dan rakyatlah yang berdaulat," jelasnya.

Untuk menjawab tantangan tersebut sekaligus membangun resiliensi demokrasi, Hasto menawarkan lima agenda strategis yang berangkat dari pengalaman empiris pelembagaan PDIP.

Pertama, kata dia, strategi seluruh lapisan masyarakat yang menempatkan partisipasi warga negara yang bebas dan aman sebagai fondasi demokrasi.

Kedua, soal supremasi hukum, di mana harus ditegakkan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dan ketidakadilan, sekaligus mengatasi persoalan politik berbiaya tinggi.

Ketiga, Hasto menekankan pentingnya membangun institusi internal partai yang demokratis, kaderisasi berjenjang melalui Sekolah Partai, politik berbasis kebijakan, integritas finansial, serta mekanisme suksesi kepemimpinan yang terukur.

Keempat, demokrasi membutuhkan kebebasan berpendapat dan ruang publik yang sehat. Karena itu, partai politik juga perlu membangun solidaritas dan hubungan yang kuat dengan gerakan masyarakat sipil.

Kelima, Menurut Hasto, demokrasi tidak boleh berhenti pada prosedur politik dan pemilu. Demokratisasi juga harus diwujudkan dalam tata kelola ekonomi yang inklusif dengan orientasi utama mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Sementara, Chairperson Council of Asian Liberals and Democrats (CALD), Florencio Abad, mengangkat pemikiran peraih Nobel Ekonomi 2024, Daron Acemoglu, mengenai tantangan yang dihadapi demokrasi liberal.

"Demokrasi liberal gagal bukan karena sistem demokrasi itu sendiri yang cacat. Ia mulai mengalami kegagalan ketika liberalisme berhenti menyediakan kondisi-kondisi yang membuat kebebasan dan demokrasi bermakna bagi warga negara biasa," kata dia.

Mantan menteri kabinet Filipina tersebut mengatakan demokrasi menghadapi persoalan ketika kekuatan ekonomi, politik, dan otoritas budaya semakin terkonsentrasi pada kelompok elite, sementara sebagian besar masyarakat pekerja kehilangan kepastian ekonomi, status sosial, dan ruang untuk menyuarakan kepentingan politiknya.

Untuk menjawab persoalan tersebut, Butch Abad mengangkat gagasan liberalisme kelas pekerja.

Menurutnya, gagasan tersebut merupakan upaya merekonstruksi liberalisme sosial-demokratis agar mampu menjawab perubahan masyarakat pada era pascaindustri.

"Ini adalah rekonstruksi liberalisme sosial-demokratis untuk era pascaindustri yang berfokus pada lima pilar: memulihkan komunitas dan pemerintahan mandiri, mengurangi ketimpangan yang berlebihan, membangun narasi bersama, menciptakan lapangan kerja yang layak, serta menyediakan layanan publik yang efektif," kata Butch Abad.