Pansus DPD Bakal ke Papua, Sejumlah Persoalan Dibidik

Liputan6.com, Jakarta - Pansus Penanganan Konflik dan Kemanusiaan Papua DPD bersiap bertolak ke Bumi Cenderawasih untuk mendalami berbagai persoalan di wilayah tersebut.

Ketua Pansus yang juga Wakil Ketua DPD,  Yorrys Raweyai mengatakan, kunjungan tersebut akan dilakukan 13 September 2026 ini, di mana masa kerjanya berlangsung selama enam bulan dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan. Hasil kerja Pansus nantinya berupa rekomendasi kepada pemerintah.

"Kami bukan eksekutor. Kami hanya bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah," jelas Yorrys seusai audiensi dengan Komnas HAM di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/9/2026).

Menurut Yorrys, persoalan yang akan dikaji mencakup dugaan pelanggaran HAM, konflik yang melibatkan aparat dan kelompok sipil bersenjata, serta dampaknya terhadap masyarakat. Pansus juga akan menyoroti persoalan terkait Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua.

Sementara itu, Komisioner Komnas HAM, Atnike Nova Sigiro berharap ini langkah awal untuk menyelesaikan konflik yang tak kunjung berkesudahan di Papua.

"Kekerasan antara aparat dan kelompok sipil bersenjata tidak hanya menimbulkan korban jiwa, tetapi juga menimbulkan permasalahan sosial ekonomi di Papua yaitu dengan terjadinya pengungsi internal," jelas dia.

Atnike menuturkan, kondisi pengungsi yang kehilangan sejumlah akses dapat memicu ancaman serius bagi masyarakat Papua.

"Persoalan pengungsi internal yang terjadi akibat konflik dan kekerasan di Papua tersebut akan mengakibatkan hilangnya generasi Papua," kata dia.