BNN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 5 Triliun, Anggota DPR Singgung Ganja Medis

Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan menyambut baik usulan tambahan anggaran Badan Narkotika Nasional (BNN) sebesar Rp 5,05 triliun. Namun, dia meminta BNN memastikan anggaran tersebut mencakup penelitian ganja medis sesuai amanat Mahkamah Konstitusi (MK).

Hinca menyampaikan hal itu dalam rapat kerja Komisi III DPR bersama BNN membahas RKA-KL 2027, Selasa (1/9/2026).

Menurut Hinca, kenaikan anggaran BNN menjadi momentum untuk memperkuat pemberantasan narkoba. Dia mengingatkan, Komisi III sebelumnya bahkan pernah mendorong anggaran BNN hingga Rp 12 triliun.

“Untuk pertama kali selama kami di Komisi 3 ini, minimal saya, dan beberapa tahun lalu kami minta anggarannya naik biar serius bahas memberantas narkoba ini. Kami pernah menyebut angka Rp 12 triliun. Tahun lalu baru Rp 1 triliun. Dan sekarang pagunya Rp 1,4 triliun,” kata Hinca.

Kini, BNN mengajukan tambahan Rp 5,05 triliun sehingga kebutuhan anggarannya akan meningkat menjadi sekitar Rp 6 triliun jika usulan tersebut dipenuhi.

“Pak Sestama meminta tambahan Rp 5 triliun sehingga totalnya Rp 6 triliun. Buat saya ini berita bagus. BNN sudah berani nih nyebut angka,” ujarnya.

Hinca menilai keberanian BNN mengajukan anggaran besar harus diikuti kekuatan anggaran untuk menjalankan program pemberantasan narkoba.

“Jadi udah bener itu, war on drugs for humanity, ‘hu!’ Kira-kira begitu. Kalau ‘hu’-nya saja yang kuat, anggarannya nggak kuat, itu masalahnya. Jadi ‘hu’-nya saja yang kuat. Hari ini saya apresiasi itu,” katanya.

Namun, Hinca memberikan catatan khusus terkait penelitian ganja medis. Dia mempertanyakan apakah tambahan anggaran yang diajukan BNN sudah memasukkan kebutuhan penelitian tersebut.

“Saya minta apakah anggaran yang Rp 5 triliun tambahan ini Pak, Pak Sestama, sudah masuk pada amanah dan perintah Mahkamah Konstitusi agar pemerintah termasuk BNN melakukan penelitian?” tanya Hinca.

Dia menyoroti penelitian ganja medis yang menurutnya belum juga berjalan selama beberapa tahun.

“Udah 3 tahun ini nggak jadi-jadi, mungkin karena nggak ada anggarannya. Apakah sudah masuk anggarannya perintah MK untuk meneliti ganja medis?” ujarnya.

Hinca menekankan ganja medis perlu diteliti secara serius dan tidak serta-merta disamakan dengan jenis narkotika yang diungkap BNN dalam sejumlah operasi.

“Menurut para ahli ganja medis nggak sama dengan yang kita sebutkan tadi itu Pak. Oke? Dan belum pernah juga disajikan ganja medis itu apa dampaknya. Yang betul adalah dibutuhkan dia sebagai medis,” kata dia.

Dia meminta BNN memasukkan penelitian tersebut dalam anggaran jika memang belum tersedia.

“Mohon betul-betul apakah anggaran yang Rp 5 triliun Anda minta ini sudah masuk penelitian itu? Kalau belum tambah lagi,” tegas Hinca.

Hinca juga mengaitkan isu ganja medis dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang Komoditas Strategis di Badan Legislasi DPR RI. Menurut dia, ganja medis termasuk salah satu komoditas yang tengah dipikirkan dalam pembahasan tersebut.

“Karena itu saya minta catatan kakinya adalah penelitian yang sangat serius terhadap ganja medis supaya perintah Mahkamah Konstitusi dijalankan oleh negara dalam hal ini BNN,” katanya.

Hinca memastikan Fraksi Partai Demokrat mendukung usulan anggaran besar untuk BNN dengan catatan penelitian ganja medis tersebut mendapat perhatian.

“Fraksi Partai Demokrat menyetujui anggaran yang besar ini dengan catatan kaki yang saya sampaikan itu,” tandasnya.