Anggaran Terbatas, KPK Beberkan Hambatan dalam Pemberantasan Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - KPK mengajukan tambahan anggaran Rp 774,31 miliar untuk tahun anggaran 2027 dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR terkait pembahasan RKA-KL 2027. Ketua KPK Setyo Budiyanto menjelaskan permintaan ini diajukan agar pelaksanaan tugas pemberantasan korupsi tidak terganggu.

Menurut Setyo, pagu anggaran 2027 yang tersedia saat ini sebesar Rp 1,447 triliun. Jumlah tersebut turun Rp 134 miliar atau 8,4 persen dibandingkan DIPA 2026, dengan pemangkasan terdalam terjadi pada sejumlah fungsi teknis.

Penurunan terbesar dialami Koordinasi dan Supervisi yang turun 76,8 persen, disusul Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat yang berkurang 57,6 persen, serta Pencegahan dan Monitoring yang terpangkas 33,1 persen.

"Dengan kondisi anggaran KPK saat ini di tahun 2026, KPK sudah mengalami beberapa hambatan dalam pelaksanaan tugas dan pencapaian output," ujar Setyo Budiyanto.

Ia menyebut hambatan itu antara lain membuat kegiatan pencegahan dan monitoring antikorupsi kurang optimal, mengganggu koordinasi dan supervisi penanganan perkara, hingga membatasi fungsi Dewan Pengawas KPK.

"Penurunan anggaran bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berisiko langsung terhadap daya jangkau pemberantasan korupsi," katanya.

"Artinya ruang untuk mencegah korupsi, mengawasi perbaikan tata kelola, dan melibatkan masyarakat justru semakin terbatas. Padahal, keberhasilan KPK tidak hanya diukur dari berapa banyak perkara yang ditangani, tetapi juga dari berapa besar potensi kerugian negara yang dapat dicegah," tuturnya.

Dari total tambahan yang diminta, Rp 155,68 miliar dialokasikan untuk Program Dukungan Manajemen dan Rp 618,61 miliar untuk Program Pencegahan dan Penindakan.

Setyo menyebut kebutuhan terbesar berada pada fungsi Informasi dan Data sebesar Rp 376,84 miliar. Namun dalam pagu 2027, yang baru tersedia untuk pos tersebut adalah Rp 58,4 miliar.

"Tambahan ini juga sangat krusial untuk memastikan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan tugas, seperti penanganan perkara melalui penguatan analisis digital forensik, serta menjamin keberlanjutan layanan sistem antikorupsi terpadu berbasis digital agar tetap andal dan terkoneksi secara aman," katanya.

Adapun kebutuhan Pencegahan dan Monitoring mencapai Rp 101,46 miliar, sementara alokasi yang tersedia baru Rp 12,78 miliar. KPK juga membutuhkan tambahan Rp 61 miliar untuk penindakan dan eksekusi, Rp 56,99 miliar untuk pendidikan dan peran serta masyarakat, Rp 36,68 miliar untuk pencegahan dan monitoring, serta Rp 57,39 miliar untuk koordinasi dan supervisi.

"Koordinasi dan supervisi adalah perpanjangan tangan dalam mengawal integritas di seluruh pelosok negeri, provinsi, kabupaten, dan kota," ujarnya.

"Tambahan ini menjadi benteng penting untuk menjaga kehadiran KPK di daerah-daerah serta memperkuat sinergi penegakan hukum secara nasional," tambahnya.

Selain itu, KPK mengusulkan tambahan Rp 91,66 miliar untuk mendukung program prioritas nasional dan pemenuhan data indikator pembangunan nasional, termasuk Rp 50 miliar untuk mendukung pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI).

Setyo juga melaporkan realisasi anggaran 2026 hingga 26 Agustus mencapai Rp 1,033 triliun atau 73,4 persen dari pagu. Sementara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp 264,25 miliar atau 166 persen.

"Melalui forum yang terhormat ini, kami memohon dukungan Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi III DPR RI agar kebutuhan tambahan anggaran sebesar Rp 774,31 miliar dapat diperjuangkan pemenuhannya dalam pembahasan RKA-KL tahun anggaran 2027," tandasnya.