Sidang Tahunan, Ketua DPD Sebut Biaya Demokrasi Indonesia Mahal

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPD Sultan B. Najamudin menyoroti biaya demokrasi di Indonesia yang dinilai mahal. Menurutnya, sistem demokrasi harus dibuat lebih efisien agar tidak menjadi beban sekaligus mampu melahirkan lebih banyak negarawan.

Hal itu disampaikan Sultan dalam pidato saat Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dia mengatakan, demokrasi yang mahal sebagai salah satu tantangan yang sedang dihadapi Indonesia, bersama bonus demografi yang besar dan ancaman perubahan iklim.

“Saat ini Indonesia dihadapkan dengan berbagai tantangan: demokrasi yang mahal, bonus demografi yang besar dan ancaman perubahan iklim,” kata Sultan.

Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Democracy. Menurut Sultan, konsep itu diarahkan untuk menyeimbangkan pembangunan politik dengan keberlanjutan sosial, ekonomi dan ekologi.

“Untuk menjawab tantangan tersebut, DPD RI mengusung gagasan Green Democracy,” ujarnya.

Sultan mengatakan Green Democracy juga harus mendorong demokrasi Indonesia menjadi lebih efisien dan tidak berbiaya mahal.

“Green Democracy juga harus mendorong agar demokrasi kita dapat lebih efisien, tidak berbiaya mahal, dan melahirkan lebih banyak negarawan,” tegasnya.

Menurut Sultan, gagasan tersebut juga berkaitan dengan masa depan bonus demografi Indonesia. Jumlah penduduk usia produktif yang besar harus menjadi kekuatan, bukan justru menjadi beban bagi negara.

“Melalui paradigma Green Democracy, kami ingin memastikan bonus demografi kita yang besar tidak menjadi beban atau liability, tapi ia harus menjadi opportunity sekaligus asset dalam membentuk generasi Indonesia Emas 2045,” katanya.