Puan Desak Kebakaran Bromo Segera Ditangani, Warga Harus Jadi Prioritas

Liputan6.com, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah segera menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar tidak mengancam keselamatan masyarakat, termasuk kebakaran di kawasan Gunung Bromo, Jawa Timur.

Menurut Puan, kebakaran di kawasan Bromo yang dilaporkan mencapai sekitar 520 hektare dan keputusan menutup seluruh akses wisata merupakan kondisi serius. Pemerintah harus berkonsentrasi pada pengendalian api, perlindungan ekosistem, dan keselamatan masyarakat.

“Penutupan kawasan merupakan langkah yang diperlukan untuk memberikan ruang maksimal bagi proses pemadaman dan mencegah munculnya risiko baru terhadap wisatawan,” kata Puan, Senin (10/8/2026).

Karhutla di kawasan Bromo dilaporkan terjadi sejak Senin pekan lalu dan terus meluas. Kondisi tersebut membuat Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) menutup total akses wisata dari Kabupaten Malang, Lumajang, Pasuruan, dan Probolinggo.

Kebakaran selama sepekan telah menghanguskan sekitar 520 hektare lahan. Hingga Senin, api masih berkobar dan membakar sejumlah vegetasi kering. Medan yang sulit dijangkau menjadi salah satu kendala pemadaman.

Puan meminta pemerintah memastikan operasi pemadaman karhutla di kawasan Bromo berada dalam satu komando dengan dukungan personel dan peralatan yang memadai.

“Serta pengawasan terhadap seluruh titik rawan agar api yang telah dikendalikan tidak kembali menyala atau menyebar ke kawasan lain,” tutur mantan Menko PMK itu.

“Prioritas saat ini harus jelas: padamkan api secepat mungkin, cegah perluasan kerusakan, dan lindungi masyarakat sekitar dari dampak turunannya,” lanjut Puan.

Puan juga meminta pemerintah mengarahkan pemadaman darat dan udara berdasarkan pemetaan pergerakan api, kondisi angin, vegetasi kering, serta area dengan nilai ekologis tinggi.

“Pada saat yang sama, kualitas udara dan potensi penyebaran asap ke permukiman harus terus dipantau,” ungkap perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Lebih lanjut, Puan meminta pemerintah memiliki peta tingkat kerusakan vegetasi, habitat satwa, kondisi tanah, daerah tangkapan air, serta kawasan yang berisiko mengalami erosi dan degradasi lanjutan.

Menurut Puan, pemulihan kawasan Bromo tidak cukup dilakukan dengan penanaman kembali pohon atau vegetasi.

“Kawasan yang terbakar harus dibagi berdasarkan tingkat kerusakannya dan diberikan intervensi pemulihan yang berbeda dengan mengutamakan regenerasi vegetasi asli dan pemulihan fungsi ekologis kawasan,” ujar Puan.

Puan juga menilai penutupan total kawasan Bromo memiliki konsekuensi ekonomi yang harus mulai dihitung pemerintah. Sebagai salah satu destinasi wisata unggulan, penutupan kawasan dinilai dapat memengaruhi sektor pariwisata.

“Bromo merupakan ekosistem ekonomi bagi masyarakat yang menggantungkan penghasilan pada jip wisata, homestay, penginapan, perdagangan, kuliner, pemandu wisata, transportasi, hingga berbagai usaha kecil di desa-desa penyangga,” terang Puan.

Karena itu, Puan meminta pemerintah segera melakukan asesmen dampak ekonomi penutupan kawasan terhadap rumah tangga dan pelaku usaha lokal.

“Sehingga apabila penutupan berlangsung panjang, dukungan Pemerintah dapat diarahkan secara presisi kepada kelompok yang benar-benar kehilangan sumber pendapatan,” sebutnya.

“Jangan sampai masyarakat yang selama ini ikut menjaga dan menopang pariwisata Bromo justru menjadi pihak yang menanggung beban ekonomi paling besar dari bencana ini,” imbuh Puan.

Dalam jangka panjang, Puan meminta pemerintah menjadikan kebakaran Bromo sebagai dasar untuk membangun standar ketahanan kawasan wisata alam strategis nasional.

“Kawasan Taman Nasional seperti Bromo harus memiliki pemetaan risiko kebakaran dari segala aspek, hingga lini terkecil sekalipun karena menyangkut kelestarian banyaknya vegetasi dan bahkan kehidupan masyarakat,” urainya.

Puan merinci, pemetaan tersebut meliputi tingkat tapak, sumber air pemadaman yang tersedia sepanjang musim rawan, sistem deteksi dini, personel siaga, batas aktivitas berdasarkan tingkat bahaya kebakaran, serta protokol perlindungan ekonomi masyarakat ketika destinasi terpaksa ditutup.

“Dan untuk penanganan kebakaran di kawasan Bromo tidak cukup hanya dengan api dipadamkan lalu destinasi wisata dibuka kembali,” tukas Puan.

“Negara harus memastikan tiga pemulihan berjalan bersamaan bahwa api benar-benar terkendali, ekosistem yang rusak dipulihkan, dan penghidupan masyarakat sekitar dilindungi,” tambahnya.

Di sisi lain, Puan meminta pemerintah memantau kondisi taman nasional maupun kawasan hutan lainnya yang mengalami karhutla. Ia menegaskan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas.

Hal ini disampaikan Puan menyusul karhutla di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, yang terus meluas dan hampir mendekati permukiman warga.

Kencangnya angin membuat api di lahan gambut cepat menjalar. Hingga Jumat (7/8/2026), luas lahan terdampak karhutla di Palangka Raya mencapai 162,49 hektare. Kondisi kemarau dan potensi El Nino kuat diperkirakan meningkatkan risiko kebakaran di Kalteng.

Menurut Puan, kondisi tersebut menunjukkan karhutla bukan lagi semata persoalan lingkungan. Ketika api mulai memasuki ruang hidup masyarakat, persoalannya berubah menjadi ancaman keselamatan.

“Ini bukan lagi persoalan lingkungan, tapi sudah menjadi ancaman terhadap keselamatan warga, aset, kesehatan, dan keberlangsungan aktivitas ekonomi setempat,” jelas Puan.

Puan juga menilai karhutla di kawasan gambut memerlukan penanganan khusus karena api dapat menjalar hingga lapisan bawah tanah dan kembali muncul di titik lain. Dia juga menyebut karhutla di Kalteng bukan kejadian sporadis dan terdapat indikasi kesengajaan.

“Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa persoalan karhutla membutuhkan pendekatan sistematis dan berkelanjutan, bukan sekadar operasi pemadaman ketika api sudah membesar,” tutur Puan.

Oleh karena itu, Puan mendorong pemerintah memperkuat strategi pencegahan karhutla, khususnya di wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi.

“Termasuk pemetaan potensi penjalaran api yang harus diterjemahkan menjadi tindakan konkret di lapangan. Dengan sistem seperti itu, sumber daya dapat dikerahkan lebih awal sehingga api dapat ditangani sebelum berkembang menjadi kebakaran besar,” paparnya.

Puan juga menekankan pentingnya kesiapsiagaan masyarakat sekitar kawasan yang terbakar mengingat kebakaran dapat menyebabkan kabut asap yang berdampak pada kesehatan dan aktivitas masyarakat.

“Pemerintah daerah harus menyiapkan layanan kesehatan dan perlindungan khusus bagi anak-anak, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan gangguan pernapasan apabila kualitas udara memburuk,” ucap Puan.

“Keselamatan warga tidak boleh baru menjadi perhatian ketika dampak kebakaran telah masuk ke permukiman. Karhutla dapat mengganggu aktivitas masyarakat, dan hal ini harus turut menjadi aspek yang diperhatikan dalam penanganan karhutla,” tutupnya.