KPU Jakarta Perbarui Data Pemilih, Total Capai 8,23 Juta Orang

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Daerah Khusus Jakarta menetapkan jumlah pemilih hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Semester I Tahun 2026 sebanyak 8.234.735 orang. Jumlah tersebut terdiri atas 4.061.751 pemilih laki-laki dan 4.173.084 pemilih perempuan.

Penetapan dilakukan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB Semester I Tahun 2026 yang digelar di Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ketua KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Wahyu Dinata mengatakan pemutakhiran data pemilih menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas penyelenggaraan pemilu, meski tahapan Pemilu 2024 telah berakhir.

"KPU tidak berhenti bekerja setelah pemilu selesai. Kami terus melakukan pendidikan pemilih, pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan setiap semester, serta evaluasi data partai politik melalui SIPOL. Seluruh agenda ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kualitas demokrasi dan kesiapan menuju Pemilu 2029," ujar Wahyu.

Ketua Divisi Data dan Informasi KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta Fahmi Zikrillah menjelaskan, pemutakhiran data pemilih dilakukan secara rutin melalui pencermatan dan sinkronisasi antara Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Menurutnya, tingginya mobilitas penduduk di Jakarta membuat data pemilih terus mengalami perubahan sehingga perlu diperbarui secara berkala.

"Perubahan data pemilih dapat terjadi setiap saat, baik karena warga yang memasuki usia 17 tahun, meninggal dunia, perpindahan domisili, perubahan status kependudukan, maupun anggota TNI dan Polri yang telah pensiun sehingga kembali memiliki hak pilih. Karena itu, pembaruan data harus dilakukan secara berkelanjutan," jelas Fahmi.

Fahmi menambahkan, akurasi data pemilih menjadi dasar dalam berbagai perencanaan penyelenggaraan Pemilu 2029, mulai dari kebutuhan logistik, jumlah tempat pemungutan suara (TPS), hingga penyusunan anggaran dan kebutuhan sumber daya manusia.

"Setiap angka dalam data pemilih menjadi dasar perencanaan penyelenggaraan pemilu, mulai dari kebutuhan logistik, jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS), hingga perencanaan anggaran dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, kualitas data pemilih harus terus dijaga agar tetap akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan," katanya.

Dalam rapat pleno tersebut, KPU Jakarta juga merekapitulasi hasil pemutakhiran data pemilih berdasarkan laporan enam KPU kabupaten/kota di wilayah Daerah Khusus Jakarta.

Sejumlah masukan dari instansi pemerintah, partai politik, dan pemangku kepentingan lainnya turut dihimpun sebagai bahan penyempurnaan data.

"Sinergi antarinstansi menjadi kunci agar daftar pemilih benar-benar mencerminkan kondisi masyarakat yang sesungguhnya. Data pemilih yang akurat akan menjadi dasar penting dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu," ujar Fahmi.