Wamendagri Ribka Dorong OAP Jadi Petugas Sensus Ekonomi Papua

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan lebih banyak Orang Asli Papua (OAP) sebagai petugas lapangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Tanah Papua. Menurutnya, keterlibatan OAP akan mempermudah proses pendataan, terutama di wilayah yang memiliki karakteristik geografis dan sosial yang kompleks.

Usulan tersebut disampaikan Ribka saat mengikuti Rapat Bersama Kepala BPS secara virtual dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (6/7/2026).

Menurut Ribka, kebijakan khusus dalam proses rekrutmen petugas lapangan hingga tingkat distrik diperlukan agar pelaksanaan sensus berjalan lebih efektif dan diterima masyarakat.

"Pada saat rekrutmen SDM untuk pengambil data sampai ke distrik, memang itu harus ada kebijakan khusus, perlu diangkat anak-anak asli Papua agar tidak ada penolakan," ujar Ribka.

Ia menilai keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada petugas lapangan, tetapi juga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah daerah (Pemda) serta seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, Ribka meminta agar pelaksanaan sensus dilakukan melalui kolaborasi yang erat dengan gubernur, bupati, hingga Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Tanah Papua.

Selain itu, Ribka mendorong penerapan strategi jemput bola seperti yang selama ini dilakukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dengan pendekatan tersebut, pendataan diharapkan dapat menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Menurutnya, data yang akurat sangat penting karena akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan, termasuk penyaluran Dana Otonomi Khusus (Otsus), Dana Alokasi Khusus (DAK), serta berbagai program pemerintah lainnya yang menyasar masyarakat Papua.

Ribka juga menekankan pentingnya pembaruan data agar mampu menggambarkan kondisi kesejahteraan masyarakat Papua secara riil. Menurut dia, data yang akurat dibutuhkan agar dampak berbagai intervensi pembangunan pemerintah dapat diukur secara objektif.

"Kalau kita masih seperti ini, kemudian dari tahun sekian sampai sekian data Papua masih miskin terus padahal intervensi program ini sudah dilakukan oleh pemerintah, yang akan tergambar di publik itu seolah-olah pemerintah Indonesia tidak ada intervensi," tegasnya.

Di sisi lain, Ribka mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara Kemendagri dan BPS dalam penyediaan data nasional. Ia menegaskan Kemendagri akan terus memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar Sensus Ekonomi 2026 menghasilkan data yang akurat, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Saya bersama dengan teman-teman dari tim teknis Ibu [dari] Ditjen Dukcapil dan juga dari Bangda (Ditjen Bina Pembangunan Daerah) akan selalu dan siap untuk mendukung kapan saja sampai dengan kita bisa menghasilkan produk penyediaan data sesuai sensus yang dibutuhkan untuk 2026," pungkasnya.

Rapat tersebut turut dihadiri Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik Pudji Ismartini, Direktur Neraca Pengeluaran BPS Windhiarso Ponco Adi, Kepala Biro SDM BPS Eni Lestariningsih, serta sejumlah pihak terkait lainnya.