Kemenag Klarifikasi Pelecehan di Pekalongan: Bukan Pesantren tapi Padepokan

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) buka suara soal dugaan pelecehan seksual di Pekalongan, Jawa Tengah. Kemenag menegaskan, terduga pelaku bukan pimpinan pesantren, melainkan pengasuh padepokan.

Direktur Pesantren Kemenag, Basnang Said mengatakan, lembaga yang dipimpin terduga pelaku bernama Padepokan Padhang Ati yang berada di Desa Simbang Kulon, Kecamatan Buaran, Kabupaten Pekalongan. Setelah dilakukan pengecekan, lembaga tersebut dipastikan tidak terdaftar sebagai pesantren di Kementerian Agama.

“Jadi lembaga itu bukan pesantren, tapi padepokan. Saya sudah mengecek data Education Management Information System (EMIS) bahwa lembaga tersebut tidak memiliki izin operasional dan tidak terdaftar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan,” kata Basnang di Jakarta, Rabu (27/5/2026).

Menurut dia, penyebutan lembaga tersebut sebagai pesantren tidak tepat karena tidak memiliki izin operasional maupun tanda daftar resmi. Kementerian Agama Pekalongan juga telah melakukan verifikasi terkait legalitas lembaga tersebut.

Basnang menjelaskan, kasus itu sebelumnya sudah dibahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah instansi di Kabupaten Pekalongan pada 11 Mei 2026. Rapat tersebut melibatkan Dinas P3A dan PPKB, Dinas Sosial, Kesbangpol, Kementerian Agama Kabupaten Pekalongan, kepolisian, unsur kecamatan, hingga pemerintah desa setempat.

Dari hasil rapat itu diputuskan bahwa penanganan kasus dilakukan oleh Polres Pekalongan karena lembaga tersebut tidak terdaftar baik di Kementerian Agama maupun Kesbangpol. Polisi kemudian mengamankan pengasuh Padepokan Padhang Ati ke Mapolresta Pekalongan pada 27 Mei 2026 setelah laporan korban masuk dan ditindaklanjuti aparat.

“Kami mendukung proses hukum yang dilakukan oleh aparat. Tidak ada toleransi bagi tindak kekerasan seksual di mana pun dan oleh siapa pun,” ujar Basnang.