Menunggu Sanksi Badan Kehormatan DPRD TTU ke Pelaku Intimidasi Dokter Icha

Liputan6.com, Jakarta - Penasihat hukum keluarga almarhumah Dokter Eliza Princila Utami Pakaenoni atau Dokter Icha, Victor Emanuel Manbait dan Arif Rachman mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) mengeluarkan keputusan tegas pascaselesainya pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dalam laporan dugaan pelanggaran etik yang dilakukan tiga anggota DPRD TTU.

"Yang menjadi perhatian keluarga bukanlah lamanya proses penanganan laporan," ujar Victor, Sabtu (11/7/2026).

Ia menegaskan, publik kini menanti penjelasan terbuka dari BK DPRD TTU. Apakah keterangan kesepuluh saksi beserta bukti yang dikumpulkan sudah cukup menjadi landasan pengambilan keputusan.

"Jika belum cukup, BK wajib menjelaskan materi apa yang masih perlu dilengkapi, siapa lagi pihak yang akan dimintai keterangan, serta berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya," tegasnya.

Keluarga menuntut adanya kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas penuh agar tidak menimbulkan ketidakpastian maupun spekulasi di tengah masyarakat.

Kuasa hukum juga membandingkan kecepatan kerja BK dengan tim investigasi Kementerian Kesehatan yang hanya butuh waktu kurang dari tujuh hari untuk merilis temuan yang menyatakan adanya dugaan kuat intimidasi yang menyebabkan korban mengalami trauma berat hingga berujung wafat. Hal senada juga ditegaskan dalam hasil pendalaman Kementerian Dalam Negeri.

Kemendagri pun telah mengingatkan BK DPRD TTU untuk bekerja secara transparan dan profesional, mengingat laporan ini sudah dilayangkan sejak 23 Juni 2026.

Sebelumnya, Ketua BK DPRD TTU meminta masyarakat bersabar menanti hasil rapat sidang etik. Ia menjelaskan proses ini berpatokan pada tata tertib yang memberi waktu maksimal 60 hari, namun pihaknya berupaya menyelesaikannya secepat mungkin.

Sementara itu, Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kefamenanu meminta seluruh elemen masyarakat untuk terus mengawal kasus dugaan intimidasi terhadap Dokter Elisa Princila Utami Pakaenoni.

"Kasus ini tidak boleh berhenti pada polemik semata, tetapi harus dikawal secara serius hingga melahirkan keputusan hukum yang adil, transparan, dan berpihak pada nilai kemanusiaan," ujar Ketua PMKRI Cabang Kefamenanu, Markolindo Balibo, Sabtu 11 Juli 2026.

Menurutnya, peristiwa ini telah menggugah nurani publik dan menjadi sorotan luas di TTU maupun seluruh NTT. Ia meminta masyarakat memantau ketat setiap tahapan proses hukum yang berjalan di Polda NTT, Polres TTU, serta sidang etik di Badan Kehormatan (BK) DPRD TTU, agar bebas dari intervensi, pembelokan fakta, atau hal yang mencederai rasa keadilan.

PMKRI juga menegaskan komitmen bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI), tenaga kesehatan, mahasiswa, dan masyarakat sipil lainnya siap menggelar aksi besar-besaran jika hasil akhir tidak adil dan transparan.

"Negara harus hadir lewat penegakan hukum yang objektif dan bermartabat. Jika keadilan diabaikan, gerakan rakyat akan terus menyuarakan kebenaran," tegasnya.

Ia mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap isu-isu baru yang berpotensi mengalihkan perhatian publik dari inti permasalahan: mencari keadilan atas kematian dr. Icha.

"Jangan sampai terprovokasi. Perjuangan ini murni soal kemanusiaan," tegasnya.

Ia juga berharap BK DPRD TTU bekerja profesional dan objektif, bukan sekadar menjalankan prosedur formalitas semata. Keadilan bagi dr. Icha, katanya, menjadi ujian integritas bagi lembaga dewan dan aparat penegak hukum serta bukti keberpihakan negara terhadap kemanusiaan.